ACEH SINGKIL, CN 18 November 2026 – Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan berlanjut ke Kantor Bupati Aceh Singkil guna menuntut transparansi pengelolaan anggaran. Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus mosi tidak percaya terhadap dugaan penyimpangan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non-Kapitasi Tahun Anggaran 2025 yang dinilai sarat kejanggalan dalam realisasinya.
Dalam orasinya di hadapan massa aksi, Ketua PC IPNU Aceh Singkil, Erfandi, memaparkan data yang diperoleh pihaknya terkait dugaan indikasi korupsi pada Dinkes Aceh Singkil. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat dana JKN Non-Kapitasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp185.799.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga belum direalisasikan kepada pihak puskesmas di Aceh Singkil tanpa didukung bukti pertanggungjawaban.
Kecurigaan terhadap tata kelola anggaran tersebut kian menguat ketika Erfandi merinci penarikan dana oleh bendahara lama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Buku Kas Umum (BKU) bernomor 11.10/04.0/000012/LS/I.02.00.0.00.02.0000/M/3/2023 tertanggal 26 Maret 2025 dengan total nilai mencapai Rp505.716.100 (lima ratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah).
Menurut pemaparan Erfandi dalam aksi tersebut, rincian alokasi dana dari total penarikan tersebut meliputi realisasi bulan November 2024 sebesar Rp183.349.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan bulan Desember 2024 sebesar Rp157.913.000 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah disalurkan. Namun, untuk periode Januari 2025 sebesar Rp164.454.100 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), anggaran tersebut diduga belum direalisasikan kepada pihak puskesmas hingga laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh diterbitkan.
Penahanan hak keuangan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola birokrasi pelayanan dasar di Aceh Singkil. Ketika dana operasional puskesmas tertahan tanpa kejelasan, kualitas layanan kesehatan masyarakat luas secara langsung dipertaruhkan akibat lemahnya akuntabilitas dan pengawasan internal di tubuh instansi terkait.
Situasi di lapangan sempat memanas setelah hampir satu jam massa PC IPNU berorasi di depan Kantor Dinkes Aceh Singkil, namun tidak satu pun pejabat dari dinas tersebut yang hadir menemui pengunjuk rasa. Sikap tertutup dan abainya jajaran Dinkes dalam merespons aspirasi publik ini semakin mempertebal sorotan tajam terhadap rendahnya komitmen transparansi di lingkungan birokrasi kesehatan daerah.
Kecewa karena tidak mendapat respons, massa aksi kemudian bergerak mendatangi Kantor Bupati Aceh Singkil. Di lingkungan pusat pemerintahan daerah tersebut, massa akhirnya ditemui oleh Asisten II Setdakab Aceh Singkil bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Plt. Kepala Dinkes Aceh Singkil menjelaskan bahwa persoalan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa tersebut saat ini telah diproses oleh Inspektorat Aceh Singkil berdasarkan arahan dari BPKP Perwakilan Aceh.
Senada dengan pernyataan tersebut, Asisten II Setdakab Aceh Singkil menegaskan bahwa permasalahan tersebut memang sudah langsung ditangani oleh pihak Inspektorat sebagaimana disampaikan oleh Plt. Kepala Dinkes. Kendati demikian, ia menyatakan akan tetap meneruskan seluruh poin tuntutan massa PC IPNU kepada pimpinan daerah, yakni Bupati Aceh Singkil.
Merespons jawaban dari jajaran pemerintah daerah tersebut, Ketua PC IPNU Aceh Singkil, Erfandi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan ini hanya pada ranah pemeriksaan internal birokrasi. Ia menyatakan secara tegas bahwa PC IPNU akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Aceh Singkil guna mengawal pengelolaan keuangan negara secara benar dan transparan.
Menutup orasinya, Erfandi memberikan sikap tegas bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengembalian terhadap kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk memproses dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara tuntas sesuai koridor hukum.
Reporter: Mustafa, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









