MOROWALI, SULTENG, CN 17 November 2026 – Pengawasan arus komoditas hasil hutan dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali diguncang sorotan tajam. Berdasarkan dokumentasi visual hasil penemuan investigasi lapangan yang dihimpun oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, tumpukan material kayu olahan berukuran balok dengan corak serat khas kelas berat yang di antaranya mengindikasikan jenis kayu komersial bernilai ekonomis tinggi terpantau menumpuk di tengah rantai pasok industri.
Temuan lapangan yang berhasil dibongkar oleh pihak LSM tersebut memperkuat desakan publik agar instansi berwenang, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Morowali serta Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sulawesi Tengah, segera mengusut tuntas potensi pelolosan komoditas kayu ke luar negeri yang menyalahi prosedur perundang-undangan.
Aktivis lingkungan sekaligus perwakilan LSM KPK Tipikor Morowali, Abd Rahman Andi Masse, yang memimpin langsung pemantauan lapangan tersebut menilai bahwa keberadaan tumpukan balok kayu dalam skala masif di wilayah lingkar industri patut diuji legalitas dokumen pengangkutannya secara transparan.
“Jika merujuk pada temuan dokumentasi visual yang kami peroleh langsung di lapangan, bentuk dan karakteristik fisik kayu tersebut bukan material sembarangan. Aparat penegak hukum dan instansi teknis harus berani turun tangan membongkar asal-usul dokumennya, jangan sampai ada pembiaran praktik yang merugikan keuangan negara,” tegas Abd Rahman di Morowali.
Berdasarkan analisis tata niaga lapangan, modus operandi yang disorot dalam pengiriman komoditas ini diduga memanfaatkan celah logistik ekspor gulungan baja tahan karat (stainless steel coil) dari pelabuhan khusus (jetty) di kawasan industri. Kayu-kayu balok berukuran besar diduga dimasukkan ke dalam lambung kapal dengan dalih digunakan sebagai alas atau landasan untuk meredam getaran agar kapal tidak mengalami kebocoran di laut. Dalih operasional pelayaran ini disinyalir kuat menjadi kedok untuk meloloskan kayu komersial keluar negeri tanpa dokumen ekspor yang sah.
Merujuk pada ketentuan tata niaga hasil hutan, setiap pergerakan dan pengiriman komoditas kayu terikat secara ketat pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, pembatasan ekspor bahan baku mentah atau olahan kasar diberlakukan secara ketat guna melindungi kelestarian hutan domestik.
Ketua Perkumpulan Pengusaha Industri Hasil Hutan (PPIHH) Sulawesi Tengah, Hasanudin Mangge, menegaskan bahwa lalu lintas pengiriman kayu keluar wilayah wajib dilengkapi dokumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang valid.
“Aturannya sangat rigid. Ukuran penampang dan jenis kayu tertentu memiliki batasan ekspor yang ketat. Jika ditemukan pengiriman balok kayu dengan spesifikasi komersial dalam volume besar tanpa pengawasan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang akurat, maka instansi pengawas di pelabuhan patut dipertanyakan kinerjanya,” ujar Hasanudin.
Apabila praktik tanpa prosedur tersebut terbukti benar dan telah berlangsung bertahun-tahun, potensi kerugian keuangan negara dari sektor Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), serta pajak ekspor ditengarai menembus angka ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Temuan lapangan yang dikantongi oleh aktivis lingkungan ini sekaligus menampar klaim pengawasan logistik di kawasan strategis. Publik mendesak agar Bea Cukai Morowali bersama Gakkum Kehutanan segera melakukan uji petik fisik dan audit forensik terhadap seluruh manifes kargo yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan industri di Morowali.
Masyarakat dan lembaga pengawas menanti ketegasan aparat penegak hukum untuk membuktikan secara transparan bahwa instansi negara tidak tumpul ke atas dalam menegakkan kedaulatan hukum dan penyelamatan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Morowali, Balai Gakkum KLHK Sulawesi Tengah, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, sanggahan, atau klarifikasi resmi.
Tanggapan dan konfirmasi dapat dikirimkan langsung melalui saluran komunikasi resmi redaksi agar dapat segera dipublikasikan sebagai bentuk perimbangan pemberitaan yang profesional, objektif, dan berimbang.
Urgensi Kepada Otoritas Pusat di Jakarta:
# Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia di Jakarta
# Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI di Jakarta
# Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK di Jakarta
# Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI di Jakarta
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









