SUBULUSSALAM, CN 16 November 2026 – Sentralisasi kewenangan pengelolaan dan pengawasan sektor kehutanan yang menarik kendali dari tingkat kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan pusat menuai sorotan tajam. Kebijakan yang di atas kertas bertujuan untuk efisiensi perizinan ini dinilai meninggalkan ruang kosong di tingkat tapak. Akibatnya, daerah kini menghadapi tantangan berat dalam mengendalikan laju kerusakan lingkungan, sementara ancaman banjir bandang kian rutin menyapa permukiman warga.
Peralihan kewenangan ini merujuk pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh regulasi sektoral lanjutan. Melalui aturan tersebut, pemerintah kabupaten/kota praktis tidak lagi memiliki otoritas strategis dalam pengawasan langsung, penindakan, hingga perlindungan kawasan hutan di wilayah administratifnya secara mandiri.
Pemerhati lingkungan dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa pembatasan kewenangan ini menciptakan dislokasi penanganan bencana. Ketika terjadi alih fungsi lahan ilegal, perambahan hutan hulu, atau aktivitas yang mengancam daerah tangkapan air (catchment area), pemerintah kabupaten berada dalam posisi terbatas. Di satu sisi, pemerintah daerah kerap menjadi pihak pertama yang dituntut masyarakat akibat dampak di hilir; di sisi lain, instrumen hukum dan kewenangan penindakan cepat di hulu berada di luar kendali mereka.
Dampak dari melemahnya kontrol pengawasan lapis pertama ini dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah pinggiran hutan. Intensitas hujan tinggi yang sebelumnya menjadi siklus cuaca biasa, kini berubah menjadi ancaman terjangan air bah dan banjir bandang. Material kayu sisa tebangan dan lumpur pekat kerap terbawa arus, merendam areal pertanian, merusak infrastruktur, hingga mengancam keselamatan jiwa warga.
“Dulu, ketika instansi daerah memiliki ruang koordinasi pengawasan yang lebih dekat, respons terhadap indikasi perambahan atau pembukaan lahan di hulu dapat dilakukan secara lebih cepat dan tanggap. Kini, rantai birokrasi penanganan masalah kehutanan menjadi lebih panjang karena harus melalui kewenangan tingkat provinsi atau pusat,” ujar salah seorang pengamat kebijakan publik regional yang dimintai pandangannya.
Merespons situasi ini, desakan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali skema pengawasan hutan berbasis daerah kian menguat. Pemerintah kabupaten/kota dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi geografis, topografi, dan kerentanan ekologis di wilayahnya sendiri.
Kendati demikian, para pihak menekankan pentingnya sinergi yang jelas antara pusat, provinsi, dan kabupaten agar penegakan hukum dan pelestarian lingkungan dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih kewenangan. Tanpa adanya perbaikan skema pengawasan yang melibatkan daerah, siklus bencana hidrometeorologi dikhawatirkan akan terus berulang dan merugikan masyarakat di tingkat tapak.
Redaksi membuka Ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak dan konfirmasi dari instansi terkait di tingkat pusat maupun provinsi tetap terbuka untuk dimuat guna menjaga keseimbangan pemberitaan).
Reporter: Chakdin
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









