SINGKIL – CN. SINGKIL UTARA 10 AGUSTUS 2026 .Laporan Panitia Khusus I DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 membeberkan potret buram tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen resmi legislatif tersebut mengungkap serangkaian pemborosan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga belum optimalnya pelayanan publik di berbagai sektor vital.
Poin paling krusial yang menyoroti kinerja Dinas Koperasi dan UKM adalah temuan pengadaan Bantuan Becak Transportasi Robin Kuala Baru Tahun Anggaran 2024. Pansus I menemukan indikasi bantuan yang diduga bodong alias kendaraan belum diterima oleh masyarakat penerima manfaat hingga saat ini. Legislatif mendesak PJ Bupati Aceh Singkil untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan hukum serta administratif pembayaran proyek tersebut.
Selain isu bantuan armada, laporan DPRK juga menyoroti manajemen aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) yang dinilai ceroboh.
Banyak kendaraan dinas operasional dan alat berat yang kondisinya tidak terdata dengan jelas, bahkan tidak layak pakai namun belum ditindaklanjuti melalui mekanisme lelang transparan. Tak hanya itu, kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Daerah dilaporkan masih banyak yang belum mengantongi Sertifikat Hak Milik.
Kondisi ini berbanding lurus dengan minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Sektor potensial seperti pariwisata hingga retribusi usaha perkebunan dan pasar rakyat dinilai belum digarap maksimal akibat minimnya regulasi pendukung.
Evaluasi menyasar pula ke sektor pelayanan dasar:
– Kesehatan: Masalah ketersediaan obat-obatan yang kerap kosong serta perlunya peningkatan status Puskesmas Pulau Banyak Barat menjadi Puskesmas Rawat Inap mengingat kendala geografis.
– Infrastruktur dan Air Bersih: Kurangnya koordinasi antara Dinas PUPR dan PDAM Tirta Singkil dalam pemerataan jaringan distribusi air minum.
– Ketertiban Umum: Pedagang yang memenuhi badan jalan utama belum ditertibkan secara konsisten oleh instansi terkait.
Laporan Tim I Pansus DPRK Aceh Singkil ini ditandatangani oleh Tim Pansus I yang dikoordinasi H. Amaliun, Koordinator Tim Wartono, S.H., Ketua Ramadhan L, dan Sekretaris Ramli Boga. DPRK meminta Bupati Aceh Singkil segera mengevaluasi jajaran Kepala SKPK terkait demi perbaikan kinerja daerah.
Reporter: CN Mustafa
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
