BANGGAI LAUT, CN 22 Juli 2026 — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, mendapat sorotan tajam publik menyusul rendahnya realisasi penyerapan anggaran pengadaan. Berdasarkan data monitoring dari situs resmi pemerintah per tanggal 22 Juli 2026 pukul 8 59 Wib, realisasi anggaran instansi tersebut baru menyentuh angka 7,6 persen atau senilai Rp 115.444.054 dari total rencana belanja pengadaan sebesar Rp 1.486.990.555 (dengan total Rencana Umum Pengadaan atau RUP mencapai Rp 1.511.751.396 dari 80 paket kegiatan).
Kondisi ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik. Angka realisasi yang masih sangat minim ini dinilai mencerminkan lambannya kinerja birokrasi serta buruknya manajerial dalam mengeksekusi program kerja yang telah direncanakan untuk pelayanan masyarakat.
Berdasarkan rincian data monitoring situs resmi pemerintah, dari total 80 paket RUP yang terdaftar, sebanyak 22 paket berada pada kategori penyedia dengan pagu senilai Rp 354.824.453, sementara 58 paket lainnya dialokasikan untuk swakelola senilai Rp 1.156.926.943.
Namun, dari total 22 paket penyedia yang direncanakan, tercatat baru sebagian kecil yang berhasil direalisasikan. Artinya, masih ada belasan paket dengan ratusan juta rupiah dana yang belum tersentuh atau belum terealisasi sama sekali.
Kritik tajam pun diarahkan kepada efektivitas dan keseriusan pejabat pengelola anggaran di lingkup BKPSDM Banggai Laut. Lambatnya eksekusi pengadaan, yang sejatinya dirancang untuk mendukung operasional dan fasilitas kerja instansi, menunjukkan adanya indikasi inkompetensi birokrasi dalam tubuh instansi pembina kepegawaian daerah tersebut.
Sorotan serupa juga tertuju pada realisasi anggaran swakelola. Dari total perencanaan senilai lebih dari Rp 1,15 miliar, realisasi di sektor ini tercatat nyaris lumpuh tanpa progres yang signifikan.
Kondisi stagnan pada pos swakelola dan lambannya penyerapan belanja ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta lambatnya pencapaian target kinerja aparatur di Kabupaten Banggai Laut. Publik mendesak agar penegak hukum dan lembaga pengawasan internal ikut turun tangan mengaudit macetnya aliran dana publik ini.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten Banggai Laut, terutama Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Laut selaku pimpinan instansi dan penanggung jawab anggaran guna mendapatkan penjelasan resmi mengenai hambatan teknis maupun administratif di balik rendahnya persentase realisasi anggaran tersebut.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
