Purwakarta, CN 15 November 2026 – Persoalan agraria kembali memanas di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Praktik lancung sindikat mafia tanah yang diduga berlindung di balik nama institusi pendidikan, Universitas Karta Mulya, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih mengedepankan dunia akademik yang menjunjung tinggi moralitas dan etika, nama institusi tersebut justru dituding dijadikan tameng atas dugaan aksi penyerobotan tanah garapan serta penggusuran sewenang-wenang terhadap ratusan petani lokal di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani.
Berdasarkan keterangan saksi serta dokumen historis penguasaan tanah yang dihimpun dari pihak pelapor, para petani penggarap yang telah puluhan tahun mengelola lahan tersebut untuk menopang ketahanan pangan dan ekonomi keluarga, tiba-tiba diintimidasi dengan dalih tidak memiliki izin. Padahal, masyarakat diklaim telah jauh lebih dulu menggarap dan mengelola tanah tersebut secara turun-temurun.
Ketua Forum Tani dan Tokoh Masyarakat setempat, Ali Sopyan, dengan suara lantang mengecam keras tindakan kelompok yang mengatasnamakan Universitas Karta Mulya tersebut. Menurutnya, klaim yang menyebut petani sebagai penggarap liar atau tanpa izin merupakan bentuk pemutarbalikan fakta yang sangat menyesatkan publik.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ali Sopyan menyatakan bahwa warga Desa Sukatani Purwakarta sudah sejak lama menggarap dan mengelola kebun untuk swasembada pangan. Ia menyebutkan bahwa lahan tersebut berada di atas hak waris almarhum Dr. Raden Roumsetambul Manguen Projo, yang saat ini juga tengah bersengketa hukum dengan pihak berinisial SA terkait dugaan penggunaan sertifikat palsu.
Lebih lanjut, Ali membeberkan perkembangan proses hukum yang tengah berjalan. Menurut penjelasan yang ia terima terkait hasil pemeriksaan serta penyidikan pihak Kepolisian Resor Purwakarta, perkara dugaan pemalsuan dokumen dengan terlapor berinisial SA dan S disebut telah ditingkatkan status hukumnya hingga tahap penetapan tersangka.
Ironisnya, di tengah proses hukum yang masih bergulir serta status kepemilikan lahan yang masih disengketakan, sejumlah oknum yang mengaku bertindak atas nama institusi pendidikan tersebut justru memaksakan penggusuran di lapangan. Para petani penggarap hanya disodori uang kerohiman dalam nominal yang dinilai sangat tidak layak dan jauh dari nilai kemanusiaan.
Ali menegaskan bahwa pihak mana pun, termasuk kelompok yang berlindung di balik nama Universitas Karta Mulya, tidak memiliki hak maupun dasar hukum untuk menghentikan aktivitas pertanian warga di atas lahan yang diklaim sebagai milik almarhum Dr. R. Roumsetambul Manguen Projo tersebut. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihak ahli waris berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah serta perusakan tanaman produktif milik petani kepada aparat penegak hukum.
Situasi di lapangan kini dilaporkan mulai memanas akibat akumulasi kekecewaan petani yang merasa terancam kehilangan mata pencahariannya. Ali Sopyan mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup beserta instansi terkait untuk segera turun tangan memeriksa dan meninjau ulang keabsahan dokumen perizinan proyek di Desa Sukatani tersebut. Langkah tegas dari pemerintah daerah dinilai sangat krusial sebelum kemarahan warga memuncak dan berpotensi memicu konflik sosial di lapangan.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan dokumen yang disampaikan kepada redaksi sesuai dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya menghubungi dan membuka ruang hak jawab, konfirmasi, serta klarifikasi resmi seluas-luasnya dari pihak manajemen Universitas Karta Mulya, pihak berinisial SA dan S, maupun instansi terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









