Muak dengan Janji Palsu, Masyarakat Tagih Nyali Wakil Rakyat Selesaikan Sengketa Lahan Menahun

Muak dengan Janji Palsu, Masyarakat Tagih Nyali Wakil Rakyat Selesaikan Sengketa Lahan Menahun

ACEH SINGKIL, CN – Persoalan sengketa lahan yang telah mengakar dan berlangsung selama belasan hingga nyaris puluhan tahun di Kabupaten Aceh Singkil kembali menuai protes keras. Masyarakat yang sudah berada di ambang batas kesabaran meluapkan kemarahan mereka terhadap lambannya kinerja dan ketidaktegasan lembaga legislatif serta pemerintah daerah.

Alih-alih menghadirkan solusi konkret, konflik agraria yang melibatkan korporasi perkebunan ini dinilai terus berputar di tempat tanpa ada niat politik (political will) yang serius dari para pemangku kebijakan.

“Permasalahan sengketa lahan ini bukan permasalahan baru, tetapi sudah belasan tahun bahkan hampir mencapai puluhan tahun. Rakyat sudah muak. Kalau memang tidak mampu, katakan tidak mampu! Sebagai wakil rakyat, seharusnya membentengi serta memperjuangkan hak rakyat, bukan obral janji palsu tanpa bukti,” tegas perwakilan warga dengan nada geram, Jumat (13/11/2026).

Kritik pedas ini dilayangkan menyusul rentetan pertemuan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dinilai publik hanya menjadi agenda seremonial belaka. Warga menilai para wakil rakyat di DPRK Aceh Singkil gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembelaan terhadap hak-hak dasar konstitusional masyarakat kecil yang dirampas ruang hidupnya.

Menurut warga yang enggan disebutkan namanya, keberadaan lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadibenteng pertahanan terakhir bagi masyarakat ketika berhadapan dengan korporasi besar. Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kesan pembiaran dan ketidakberanian institusi politik dalam mengambil keputusan tegas.

“Jangan jadikan nasib rakyat kecil sebagai komoditas politik atau angin lalu. Ketika kami datang dan mengadu, yang kami butuhkan adalah tindakan nyata dan keberpihakan hukum, bukan sekadar janji manis yang terus berulang di setiap rapat,” tambahnya.

Masyarakat Danau Paris mendesak agar pemerintah daerah dan DPRK Aceh Singkil segera berhenti mengulur waktu. Mereka menuntut agar seluruh rekomendasi serta surat resmi termasuk kebijakan dari tingkat provinsi yang telah diterbitkan sebelumnya segera dikawal dan dieksekusi secara transparan.

Warga menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas, dan mereka tidak akan berhenti menuntut hak atas tanah ulayat yang menjadi tumpuan masa depan generasi penerus mereka.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi seluas-luasnya kepada pimpinan DPRK Aceh Singkil dan instansi terkait untuk memberikan tanggapan resmi atas kritik dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat.

Reporter CN -Masriani