OPINI : Menguji Marwah Adipati Debalang Sakti di Tengah Ujian Kepercayaan Publik
Oleh: Darmawan
Penganugerahan gelar kehormatan adat Adipati Debalang Sakti oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) setempat kepada Kapolres Sarolangun menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik. Di satu sisi, prosesi ini merupakan bentuk penghormatan kultural tertinggi dari masyarakat adat. Namun di sisi lain, momentum pemberian gelar ini hadir di tengah situasi yang sensitif, ketika publik masih menaruh sejumlah catatan kritis dan mempertanyakan optimalisasi kinerja penegakan hukum di wilayah Sarolangun.
Kondisi ini memunculkan diskursus yang wajar di tengah masyarakat. Publik tentu bertanya-tanya mengenai urgensi dan pesan di balik penyematan gelar tersebut pada saat ini. Apakah penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi yang telah melalui evaluasi objektif atas capaian kinerja di lapangan, ataukah sekadar seremoni simbolis untuk meredam sorotan dan memulihkan citra institusi?
Untuk menjawab kegelisahan tersebut, kita perlu menengok kembali makna filosofis dari gelar yang disematkan dalam khazanah budaya Melayu Jambi. Kata Debalang merujuk pada sosok pemimpin atau panglima yang memikul tanggung jawab besar menjaga keamanan, ketenteraman, serta berani berdiri di garda terdepan membela kepentingan rakyat dari segala bentuk ancaman. Sementara itu, kata Sakti melambangkan kewibawaan, integritas, dan kemampuan mumpuni yang senantiasa menghadirkan kemaslahatan bagi lingkungannya.
Dengan beban makna yang begitu luhur, gelar adat sejatinya bukanlah sekadar hiasan nama atau piagam penghargaan seremonial, melainkan sebuah kontrak moral yang menuntut pembuktian nyata.
Dalam tradisi masyarakat Melayu Jambi, terdapat sebuah pusaka pepatah adat yang sangat relevan untuk merefleksikan fenomena ini: Sudah di-agak mangko di-timang, sudah di-aju mangko di-agih.
Secara harfiah, di-agak berarti diperhitungkan secara matang, di-timang bermakna dirawat atau dipersiapkan dengan cermat, di-aju berarti diteliti lebih dekat, dan di-agih bermakna diberikan atau diputuskan pembagiannya. Pepatah ini mengajarkan bahwa setiap keputusan besar, termasuk dalam memberikan kehormatan maupun menjalankan amanah hukum, tidak boleh diambil secara impulsif atau tergesa-gesa. Segala sesuatunya harus ditakar baik-buruknya, diteliti secara jujur dan objektif, serta dipertimbangkan dampaknya bagi rasa keadilan masyarakat.
Apabila prinsip di-aju mangko di-agih diterapkan secara konsisten oleh para pemangku kebijakan dan lembaga adat, maka setiap gelar kehormatan akan selalu selaras dengan realitas yang dirasakan rakyat. Masyarakat tidak akan merasa asing dengan simbol-simbol adat yang diberikan kepada pejabat publik, karena nilai-nilai dari gelar tersebut memang hadir dan bekerja nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Pada akhirnya, penghormatan tertinggi bagi seorang penegak hukum bukanlah terletak pada seberapa megah gelar adat yang disematkan di pundaknya, melainkan pada sejauh mana rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sarolangun. Gelar Adipati Debalang Sakti kini telah resmi disandang; tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa marwah gelar tersebut sejalan dengan kinerja nyata di lapangan.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









