ACEH SINGKIL, CN – Program “Sekolah Rakyat” yang diproyeksikan menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Singkil kini menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi pusat pembelajaran, proyek ini justru terjebak dalam pusaran polemik, mulai dari ketidakjelasan status lahan yang dikaitkan dengan kepentingan keluarga pejabat, hingga lambannya progres fisik di lapangan.
Mahasiswa Aceh Singkil, Syahrul Amri Syahputra S., menilai bahwa narasi “keberhasilan lobi” yang kerap dipamerkan pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Ia mendesak pemerintah untuk berhenti menjual janji dan mulai menunjukkan transparansi.
“Masyarakat sudah terlalu lama disuguhi narasi keberhasilan. Namun, hingga hari ini, Sekolah Rakyat yang digadang-gadang sebagai proyek prioritas justru belum memberikan dampak nyata. Jika perencanaan dilakukan dengan matang, persoalan fundamental seperti status lahan seharusnya tidak menjadi kendala yang berlarut-larut,” ujar Syahrul saat ditemui, Rabu (24/6/2026).
Syahrul menyoroti kesenjangan antara klaim kemampuan melobi pemerintah pusat dengan kondisi fisik pembangunan yang belum tuntas. Menurutnya, publik mulai skeptis terhadap retorika yang dibangun oleh pengambil kebijakan.
“Katanya jago lobi, tapi mana hasilnya? Masyarakat membutuhkan bukti fisik yang bisa diakses, bukan sekadar cerita lobi di ruang-ruang tertutup. Kepemimpinan bukan diukur dari seberapa sering mengklaim keberhasilan, melainkan dari kemampuan menuntaskan janji kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kritik yang dilayangkan publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Ketidakterbukaan pemerintah terkait progres pembangunan hanya akan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus transparan. Sampaikan apa kendalanya, bagaimana progresnya, dan kapan target penyelesaian yang realistis. Jangan biarkan publik terus menerka-nerka karena ini menyangkut penggunaan uang negara,” tambah Syahrul.
Pendidikan merupakan hak mendasar yang tidak boleh terabaikan akibat lemahnya manajerial birokrasi. Kegagalan dalam menyelesaikan proyek ini dikhawatirkan akan mengubah citra Sekolah Rakyat dari simbol harapan menjadi monumen kegagalan birokrasi daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan klarifikasi resmi terkait kendala teknis maupun status lahan yang menjadi hambatan utama pembangunan proyek tersebut. Upaya konfirmasi kepada instansi terkait masih terus dilakukan demi memenuhi prinsip keberimbangan berita.
Publisher -Red
Reporter CN -Mustafa
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
