BANGGAI LAUT, 21 Juli 2026 — Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, bagi anak-anak dan warga Desa Matanga, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, menggapai asa di bangku sekolah harus dibayar dengan taruhan nyawa setiap harinya.
Sebuah jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses vital penghubung menuju fasilitas pendidikan kini berada dalam kondisi rusak parah dan membahayakan. Padahal, jembatan tersebut merupakan urat nadi keseharian anak-anak sekolah dan warga yang ingin mengantarkan buah hati mereka menimba ilmu.
Kondisi memprihatinkan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa adanya penanganan konkret dari pemangku kebijakan daerah. Akibat lapuknya struktur jembatan, tidak sedikit warga dan siswa yang terjatuh saat melintasinya.
Warga setempat, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya respons pemerintah kabupaten. Ketika warga mengadukan nasib mereka kepada pihak legislatif di tingkat kabupaten, jawaban klasik terkait efisiensi anggaran selalu menjadi alasan mandeknya perbaikan.
“Apakah kami harus terus seperti ini hari demi hari, melihat anak-anak kami jatuh di jembatan yang tidak layak? Jika harus memutar arah, kami harus menempuh jarak tambahan sejauh tiga kilometer setiap harinya hanya untuk mengantar anak ke sekolah,” ungkap warga tersebut dengan nada lirih.
Sebagai orang tua, rasa khawatir terus menghantui setiap kali anak-anak mereka melangkah meninggalkan rumah. Di tengah keterbatasan tersebut, secercah harapan akhirnya muncul setelah warga mengadukan persoalan ini kepada media.
Tim investigasi media kemudian melakukan konfirmasi kepada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut, yakni Syamsul F. Latif dari Fraksi Partai NasDem dan Munawan M. Mude dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keduanya dikenal sebagai legislator yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam konfirmasinya, Syamsul F. Latif dan Munawan M. Mude menyatakan kesiapan mereka untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi krusial ini ke tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Mengingat keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten akibat efisiensi anggaran, intervensi dan uluran tangan dari pemerintah provinsi dan pusat kini menjadi satu-satunya tumpuan harapan.
“Kami siap melanjutkan dan membawa aspirasi ini ke tingkat provinsi. Semoga apa yang menjadi impian generasi penerus bangsa ini bisa kami suarakan agar segera mendapatkan solusi nyata,” ujar kedua anggota dewan tersebut senada.
Masyarakat Desa Matanga kini memegang teguh komitmen para wakil rakyat tersebut. Lebih dari itu, warga dan para orang tua di pelosok Banggai Laut dengan penuh haru memohon kepada Pemerintah Pusat, Gubernur Sulawesi Tengah, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas PUPR, untuk segera turun tangan meninjau lokasi.
Negara hadir bukan hanya di perkotaan, melainkan juga di setiap jengkal tanah air tempat anak-anak di pelosok desa mempertaruhkan nyawa demi secercah ilmu untuk masa depan bangsa.
Kontributor Liputan: Irwan Kumala
Redaksi: Cyber Nasional
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
