ACEH SINGKIL, CN 15 November 2026 – Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (Somasi) melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan konflik agraria yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Somasi mendesak Pemerintah Aceh baik Gubernur maupun Wakil Gubernur Aceh serta meminta atensi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas menindaklanjuti rekomendasi resmi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil terkait sengketa lahan PT Delima Makmur.
Desakan tersebut merujuk pada surat resmi DPRK Aceh Singkil bernomor 700/2506/DPRK/2026 tertanggal 9 November 2026 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRK Aceh Singkil bersama PT Delima Makmur, Somasi, kelompok tani (KPPB, Danau Indah, Harapan, dan Sejahtera), serta perwakilan masyarakat pada 5 November 2026 lalu.
Dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Wartono, SH, dan ditujukan kepada Wakil Gubernur Aceh tersebut, parlemen daerah secara tegas meminta empat langkah konkret. Poin tersebut meliputi penghentian sementara seluruh aktivitas operasional perusahaan di wilayah sengketa hingga konflik tuntas, serta pembentukan Tim Investigasi Gabungan yang melibatkan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh, DPRK, BPN, Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, dan Somasi.
Selain itu, rekomendasi DPRK menegaskan bahwa apabila tim investigasi membuktikan adanya praktik manipulasi data administrasi kemitraan, Wakil Gubernur Aceh harus merekomendasikan secara resmi kepada Menteri ATR/BPN untuk mencabut atau meninjau kembali SK Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 92/HGU/KEM.ATR/BPN/XII/2021. Dalam poin keempat surat resminya, DPRK Aceh Singkil bahkan turut mencatat bahwa penerbitan HGU PT Delima Makmur seluas 2.576 hektare tersebut diduga cacat hukum.
Direktur Eksekutif Somasi, Hambalisyah Sinaga, menilai rekomendasi pimpinan DPRK tersebut merupakan harga mati untuk menyelamatkan hak-hak rakyat dari ancaman perampasan ruang hidup. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Aceh tidak menutup mata atas carut-marut perizinan korporasi yang disebutnya telah mengakar sejak tahun 1995 hingga 2021.
“Jika tim investigasi nantinya membuktikan adanya manipulasi data administrasi kemitraan, kami mendesak pemerintah bersikap tegas mencabut SK Izin HGU Nomor 92/HGU/KEM.ATR/BPN/XII/2021 seluas 2.576 hektare itu. Negara tidak boleh tunduk dan kalah oleh kepentingan korporasi,” tegas Hambalisyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11/2026).
Berdasarkan data inventarisasi Somasi, polemik perizinan PT Delima Makmur sejak era 1995 hingga 1998 disinyalir telah menabrak hak ulayat, lahan warga, hingga kawasan lindung. Somasi mencatat adanya tumpang tindih pada HGU Tahun 1995 seluas 1.671 hektare (SHM di SK 4 Pante Bokek) dengan Tanah Adat Lae Balno seluas 2.223 hektare. Selain itu, HGU Tahun 1995 seluas 5.338 hektare (NIB 00145) diklaim berkonflik dengan lahan masyarakat seluas total 3.900,5 hektare, yang mencakup pemukiman warga Sintuban Makmur (1.000 Ha), cetak sawah terpadu (200 Ha), perkebunan masyarakat (116,50 Ha), serta lahan cadangan masyarakat (2.584 Ha).
Tidak berhenti di situ, Somasi juga menyoroti tumpang tindih HGU Tahun 1998 seluas 5.168 hektare (NIB 00009) dengan pemukiman Desa Sintuban Makmur seluas 1.650,85 hektare, serta penggarapan kawasan rawa gambut seluas 1.671 hektare di Desa Sintuban Makmur sejak tahun 2010 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Adapun surat rekomendasi DPRK Aceh Singkil ini sendiri telah ditembuskan ke berbagai instansi tinggi negara, mulai dari Menteri ATR/BPN, Menteri Kehutanan, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Guna memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides) sesuai Kode Etik Jurnalistik serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi manajemen PT Delima Makmur, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, serta Pemerintah Provinsi Aceh untuk memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai catatan temuan serta tindak lanjut rekomendasi DPRK tersebut.
Reporter: (CN.Amri)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









