SAROLANGUN, CN 13 November 2026 – Agenda pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat siang pukul 14.00 WIB (13/11/2026), memicu gelombang pertanyaan kritis di tengah masyarakat. Minimnya keterbukaan informasi menjelang pelaksanaan rotasi jabatan di bumi Sepucuk Adat Serumpun Paseko Nan Semerdekan ini memunculkan kekhawatiran akan terabaikannya prinsip meritokrasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi dari sumber internal terpercaya yang identitasnya dilindungi sesuai hak tolak wartawan proses pergeseran gerbong mutasi ini dinilai berlangsung sangat tertutup. “Agenda pelantikan dijadwalkan pukul dua siang ini usai salat Jumat,” ungkap sumber tersebut saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Hingga menjelang waktu pelaksanaan yang kerap diistilahkan pengamat sebagai momentum “Jumat Keramat”, daftar nama pejabat maupun posisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dirotasi belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Pola komunikasi yang terkesan tertutup ini dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik.
Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah menilai, penempatan pejabat Eselon II seharusnya menjadi instrumen penyegaran kinerja pemerintahan, bukan sekadar ruang kompromi elite. Ketertutupan informasi dalam proses seleksi dan pelantikan dikhawatirkan justru memicu spekulasi liar di tengah publik mulai dari dugaan politik balas budi hingga potensi praktik transaksional dalam pengisian jabatan strategis.
“Masyarakat Sarolangun saat ini membutuhkan kerja nyata pemerintah untuk menjawab persoalan infrastruktur dan pemulihan ekonomi rakyat. Jangan sampai publik disuguhi drama birokrasi yang mengesankan jabatan strategis hanya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Sarolangun.
Momentum pelantikan kali ini menjadi ujian krusial bagi integritas kepemimpinan Bupati Sarolangun. Publik menanti pembuktian apakah penataan birokrasi ini murni berlandaskan rekam jejak, kompetensi, dan profesionalisme aparatur, atau justru tersandera kepentingan politik jangka pendek.
Demi menjunjung tinggi prinsip cover both sides, akurasi, dan keberimbangan informasi, Redaksi membuka Ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Klarifikasi seluas-luasnya kepada Bupati Sarolangun, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), maupun pihak-pihak terkait lainnya yang namanya disebut atau berkaitan dengan materi pemberitaan ini.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, tanggapan, sanggahan, atau penjelasan resmi dapat dikirimkan kepada redaksi melalui saluran komunikasi resmi media ini untuk dimuat secara proporsional.
Reporter CN -Darmawan
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
