KEBUMEN, CN – 16 Juni 2026– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kebumen menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabumian dan Gedung DPRD Kabupaten Kebumen pada Senin (15/6/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk aspirasi terhadap kebijakan ekonomi dan transparansi program strategis daerah.
Massa memulai aksi dengan melakukan longmarch dari Gedung Haji menuju titik pusat pemerintahan. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyoroti dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap beban hidup masyarakat. Selain itu, mereka menyoroti disparitas sosial di tengah angka kemiskinan daerah yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah.
Ketua PC PMII Kebumen, Syarif Hidayatullah, dalam orasinya mendesak pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan sorotan terkait profil kekayaan kepala daerah yang menurutnya perlu diselaraskan dengan realitas sosial warga saat ini.
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menuntut transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mempertanyakan keterlibatan Yayasan Trada dalam pengelolaan puluhan dapur program tersebut dan menuntut penjelasan mengenai mekanisme pengadaannya agar dapat diakses oleh publik secara terbuka.
Teguh Purnomo, S.H., yang hadir di lokasi, menyatakan dukungannya terhadap pentingnya ruang dialog yang inklusif. Sempat terjadi ketegangan antara massa dengan aparat keamanan di depan gerbang Pendopo saat mahasiswa mencoba menuntut audiensi langsung dengan Bupati.
Setelah menunggu beberapa jam, perwakilan mahasiswa ditemui oleh Wakil Bupati Kebumen. Meski demikian, pihak mahasiswa menyatakan kekecewaan karena belum dapat bertemu langsung dengan Bupati untuk mengklarifikasi berbagai polemik yang berkembang.
Di lokasi berbeda, yakni di Gedung DPRD Kabupaten Kebumen, mahasiswa melayangkan kritik terhadap mekanisme public hearing atau dengar pendapat yang dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Mereka mengkritik prosedur pengiriman undangan yang dinilai mendadak sehingga menghambat keterlibatan publik dalam mengkaji kebijakan daerah.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini dan membuka kemungkinan untuk kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan dialog terbuka tidak segera difasilitasi.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memberikan pernyataan resmi atau tanggapan terkait poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa tersebut.
Publisher -Red
Reporter CN -Waluyo, C.B.J., C.E.N
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
