BANGGAI LAUT, CN- 13 Agustus 2026 – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk mencetak generasi sehat di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, menghadapi ujian serius dari dalam. Di tengah tahapan krusial sosialisasi dan persiapan dapur umum, Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Banggai Laut, Ariyanto, malah kedapatan meninggalkan wilayah tugasnya.
Informasi yang dihimpun tim redaksi, Ariyanto memilih boyongan ke kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Banggai (Luwuk), selama beberapa hari demi menghadiri pesta keluarga. Langkah ini kontan memicu kritik tajam dari berbagai kalangan yang menilai sikap tersebut mencederai rasa tanggung jawab moral terhadap program kerakyatan.
Keberadaan Ariyanto di Luwuk saat program MBG sedang masif digulirkan dinilai sebagai bentuk pengabaian tugas pokok. Sebagai seorang koordinator wilayah, ia memegang kendali penuh atas manajemen, pengawasan, dan kelancaran teknis dapur MBG di Banggai Laut.
“Kalau koordinatornya sendiri asyik melipir ke luar daerah di tengah padatnya agenda sosialisasi ke sekolah-sekolah, siapa sebenarnya yang sedang bekerja di lapangan? Program ini bukan proyek main-main, ini menyangkut gizi anak bangsa. Jangan sampai gara-gara urusan pribadi, dapur dan distribusi MBG berjalan tanpa kendali,” kecam salah satu pengamat kebijakan publik lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Kritik pedas ini beralasan, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan standar ketepatan dan kedisiplinan yang tinggi bagi para penggerak di daerah. Meninggalkan posko tanpa urgensi kedinasan yang jelas dinilai mencederai esensi penugasan negara.
Saat dikonfirmasi oleh tim redaksi melalui sambungan telepon pada Kamis (13/8/2026), Ariyanto tidak menampik keberadaannya di Luwuk. Namun, ia berupaya membela diri dengan dalih bahwa tugasnya tidak terbengkalai meski dikendalikan dari jarak jauh (remote).
“Benar, saya baru beberapa hari di kabupaten tetangga karena ada acara pesta keluarga. Namun, saya tegaskan, saya tetap jalankan tugas sebagai Koordinator SPPI Banggai Laut,” kilah Ariyanto dengan nada defensif.
Alih-alih memberikan penjelasan transparan terkait efektivitas pengawasan program selama dirinya di luar kota, Ariyanto justru balik melontarkan kecurigaan kepada pihak-pihak yang membongkar ulahnya.
“Pak, kalau boleh tahu siapa yang menyampaikan itu? Siapa tahu ada tendensi lain dengan keberadaan saya beberapa hari ini di Luwuk,” cetusnya balik bertanya.
Sikap defensif tersebut tidak serta-merta meredam kritik. Berdasarkan regulasi internal pengawasan program nasional, pejabat atau koordinator wilayah yang terbukti mangkir, lari dari tanggung jawab, atau menelantarkan mandat program MBG, terancam sanksi administratif berat hingga pemecatan tidak hormat.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan elemen masyarakat Banggai Laut mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) pusat maupun instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi terbuka dan audit kinerja terhadap Ariyanto.
Program MBG menuntut integritas, bukan sekadar alasan administratif jarak jauh. Jika integritas pengelolanya saja sudah dipertanyakan sejak dini, bukan tidak mungkin program mulia ini bergeser menjadi ladang pembiaran birokrasi.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
