JAKARTA, CN 21 Agustus 2026 – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak memicu kontroversi panas. Dugaan praktik suap bernilai miliaran rupiah yang menyeret jajaran elite Pemerintah Kabupaten Bogor ini diwarnai aksi “kucing-kucingan” dan silang pendapat antara internal penyidik dengan humas lembaga antirasuah tersebut.
Informasi yang dihimpun tim investigasi Rajawali News Group dari sumber internal KPK menyebutkan, penyidik berhasil mengamankan uang tunai senilai kurang lebih Rp1,5 miliar sebagai barang bukti dari total kesepakatan komitmen suap senilai Rp1,8 miliar.
”Barang bukti Rp1,5 miliar. Terima duit dari rekanan Pemda Rp1,8 miliar, yang terima staf bupati,” ungkap sumber internal KPK melalui pesan tertulis, Kamis (20/8).
Tak hanya menyita uang tunai, sebanyak enam orang—termasuk sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemkab Bogor—dilaporkan ikut diamankan dan diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik dikabarkan terus melakukan pengembangan untuk membongkar alur suap proyek Pemda tersebut.
Namun, skandal ini kian mengeruh saat Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendadak sulit dihubungi. Saat tim redaksi berusaha meminta klarifikasi terkait penangkapan anak buahnya, seluruh saluran telepon dan komunikasi sang Bupati berada dalam kondisi tidak aktif.
Di sisi lain, pernyataan resmi KPK justru dinilai janggal. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membantah adanya OTT meski membenarkan adanya pergerakan tim penyidik di lapangan. “Terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar,” ujar Budi. Ia berdalih kegiatan tersebut hanya pemanggilan untuk permintaan keterangan atas laporan masyarakat.
LSM KCBI Bogor Buka Suara: KPK Jangan Main Sabun!
Sikap kontradiktif antara temuan lapangan dan penyataan resmi Humas KPK ini memantik reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor.
Ketua LSM KCBI Cabang Bogor, A. Marpaung, S.H., menegaskan pihaknya akan mengawal ketat kasus ini dan menuntut transparansi total dari KPK tanpa ada yang ditutup-tutupi.
”Kami dari LSM KCBI Cabang Bogor sangat menyayangkan adanya dualisme narasi yang keluar dari internal KPK. Di satu sisi sumber internal membeberkan bukti OTT Rp1,5 miliar serta penangkapan enam orang pejabat termasuk Kadis dan staf bupati, tapi di sisi lain humas malah terkesan ‘pasang badan’ melakukan pelembutan bahasa. Jangan sampai ada praktik ‘main sabun’ atau intervensi politik di balik penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor ini! Kami mendesak KPK membongkar secara transparan siapa saja rekanan yang memberi dan pejabat yang menerima. Jika terbukti, tindak tegas tanpa pandang bulu!” tegas A. Marpaung, S.H.
Simpang siur pernyataan ini kian memperkuat spekulasi publik. Rajawali News Group bersama LSM KCBI akan terus mengawal dan menelusuri aliran dana rekanan Pemkab Bogor ini hingga terang benderang ke akar-akarnya.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
