ACEH SINGKIL, CN 19 November 2026 – Proses hukum sengketa Pergantian Antar Waktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dari Fraksi Partai Amanat Nasional atas nama Harian memasuki babak kasasi di Mahkamah Agung. Langkah upaya hukum lanjutan tersebut ditempuh setelah Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan putusan yang menolak gugatan penggugat pada pengadilan tingkat pertama.
Kuasa hukum Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Aceh Singkil, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Aceh, serta Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Muhammad Nasir, menjelaskan bahwa penolakan gugatan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa penggugat dinilai terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran berat yang berkaitan dengan tindakan melanggar kesusilaan.
Atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak penggugat telah mendaftarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Enam Belas November 2026 Dua Ribu Dua Puluh Enam. Sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, pihak pemohon kasasi diberikan tenggat waktu selama 14 Empat Belas hari, terhitung sejak tanggal 16 Enam Belas November 2026 Dua Ribu Dua Puluh Enam hingga 29 Dua Puluh Sembilan November 2026 Dua Ribu Dua Puluh Enam, untuk menyerahkan nota keberatan atau memori kasasi.
Setelah memori kasasi diserahkan, pihak tergugat yang meliputi pengurus Partai Amanat Nasional tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat memiliki hak hukum untuk mengajukan kontra memori kasasi atau bantahan. Selanjutnya, berkas perkara akan dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh ke Mahkamah Agung untuk diregister di kepaniteraan, dan majelis hakim agung memiliki waktu 30 Tiga Puluh hari guna memeriksa serta memutus perkara tersebut.
Menanggapi dinamika pelaksanaan PAW di daerah, Muhammad Nasir menegaskan bahwa secara normatif tidak terdapat keharusan hukum untuk menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum menjalankan mekanisme PAW. Menurutnya, wewenang pengusulan dan pelaksanaan PAW berada pada otoritas internal partai politik serta penyelenggara pemilihan umum, sehingga pandangan untuk menunggu putusan berkekuatan hukum tetap lebih merupakan langkah kehati-hatian penyelenggara pemilu semata, bukan kewajiban yang diatur dalam norma hukum.
Ia menambahkan bahwa dalam perkara perdata khusus yang menyangkut sengketa partai politik, tidak dikenal upaya hukum banding setelah putusan pengadilan negeri, melainkan langsung menuju tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan kasasi Mahkamah Agung nantinya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali maupun gugatan ke lembaga peradilan lain, dan seluruh pihak terkait wajib melaksanakan amar putusan tersebut.
Sementara itu, ketua DPD PAN Aceh Singkil Al-Hilal bancin jajaran pengurus Partai Amanat Nasional di tingkat daerah menyatakan tetap mengikuti mekanisme serta garis kebijakan organisasi sembari menunggu instruksi dan keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional terkait tindak lanjut proses PAW tersebut.
Redaksi Cyber Nasional senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak Harian, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, maupun pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Empat Puluh Tahun 1999 Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter CN Mustafa, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









