KABANJAHE, Tanah Karo – Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Korwil Sumatera Utara–Aceh bersama Pengurus Cabang (PC) Kabupaten Karo menyoroti adanya aktivitas pengerukan menggunakan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo. Aktivitas yang berlangsung di tengah masa penutupan jalur pendakian dengan dalih pemulihan ekosistem tersebut dinilai berpotensi merusak kelestarian alam.
Ketua LSM KCBI Karo, Rudi Subakti, menyatakan bahwa temuan tersebut diperoleh setelah tim investigasi melakukan penelusuran lapangan pada pertengahan November 2026. Menurutnya, kondisi di lapangan tidak mencerminkan upaya rehabilitasi, melainkan pembukaan lahan menggunakan alat berat hingga mendekati area kawah.
Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi LSM KCBI, polemik ini bermula dari diterbitkannya Surat Edaran Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan Nomor 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Surat tersebut menetapkan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026 dalam rangka pemulihan ekosistem serta penataan akses jalur.
Satu bulan berselang, terbit Surat Edaran lanjutan Nomor 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026 dengan alasan serupa. Namun, saat melakukan pemantauan langsung pada 16 dan 18 November 2026, tim LSM KCBI mendapati satu unit ekskavator tengah beroperasi mengeruk badan gunung. Pada 18 November 2026, aktivitas tersebut terpantau bersamaan dengan peninjauan lokasi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan jajaran UPTD Tahura Bukit Barisan.
Terkait temuan tersebut, pihak LSM KCBI telah meminta klarifikasi langsung kepada Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, SP, M.Si, di kantornya pada 19 November 2026. Dari pertemuan itu, diketahui bahwa area yang dikerjakan telah mengantongi Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) atas nama PT Pariban Sibayak Zilena yang diterbitkan Kementerian Kehutanan sejak 2024 dengan masa berlaku 35 tahun.
LSM KCBI menilai pengerahan alat berat di kawasan konservasi tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam, yang mewajibkan pemegang izin menjaga kelestarian ekosistem dan melibatkan tenaga ahli konservasi.
Selain itu, pihak lembaga mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 69, 98, dan 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagai tindak lanjut, LSM KCBI secara resmi telah melayangkan dua surat pengaduan kepada pemerintah pusat. Kepada Kementerian Kehutanan RI, pihak lembaga meminta evaluasi menyeluruh serta pembekuan atau pencabutan izin PB-PSWA milik PT Pariban Sibayak Zilena, penghentian sementara aktivitas di lokasi, serta pemeriksaan administratif terhadap jajaran UPTD Tahura Bukit Barisan.
Sementara kepada Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, LSM KCBI meminta dilakukannya audit lingkungan, penerjunan tim Penegakan Hukum (Gakkum) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), serta kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak pengelola.
Kami memandang aktivitas ini bukan bentuk pemulihan ekosistem, melainkan perusakan yang berlindung di balik perizinan. Gunung Sibayak memiliki nilai ekologis dan historis yang penting bagi masyarakat Karo, ujar Rudi Subakti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Rudi menambahkan, pihaknya mendesak Presiden, DPR RI, serta kementerian terkait untuk segera turun tangan melakukan verifikasi lapangan. LSM KCBI siap mengawal proses ini hingga tuntas dan menyerahkan seluruh dokumentasi temuan lapangan kepada aparat penegak hukum, tegasnya.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









