BOGOR, CN 19 November 2026 – Maraknya aktivitas penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian. Persoalan ini dinilai memerlukan kejelasan aturan, terutama terkait kesesuaian tata ruang, perizinan, perlindungan konsumen, serta batas kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban.
Ketua DPC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Agus Marpaung, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I, segera membahas regulasi khusus yang mengatur jual-beli serta pengembangan tanah kavling.
Menurut Agus, hingga November 2026, aturan terkait tanah kavling masih membutuhkan kejelasan. Regulasi yang ada selama ini seperti aturan mengenai perumahan, bangunan gedung, dan penataan ruang dinilai belum mengatur secara rinci karakteristik usaha tanah kavling.
“Persoalan kavling ini sudah beberapa kali kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I. Kami berharap ada kejelasan aturan agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki pegangan hukum,” kata Agus, Kamis (19/11/2026).
Agus juga mempertanyakan sejauh mana pembahasan regulasi tersebut berjalan di lingkungan Pemkab Bogor dan DPRD. Ia menyoroti perlunya kajian mengenai bentuk instrumen hukum yang tepat, apakah cukup diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) untuk aspek teknis administratif atau memerlukan Peraturan Daerah (Perda) apabila menyangkut norma pokok dan ketentuan sanksi.
“Kami mempertanyakan kepada Sekretaris Daerah, sejauh mana pembahasan regulasi tanah kavling berjalan dan kapan perkembangannya dapat diketahui publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bogor perlu mengevaluasi sejumlah regulasi daerah yang berkaitan dengan kawasan permukiman dan bangunan, antara lain Perda Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 serta Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk melihat sejauh mana aturan pemecahan bidang tanah, pemasaran, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, serta kewajiban pengembang telah diakomodasi.
Selain aspek perizinan, Agus menyoroti perkembangan penjualan tanah kavling di wilayah Bogor Timur, termasuk di sekitar jalur Puncak Dua dan Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya, sebagian lahan yang dipasarkan berada di kawasan pertanian, perkebunan, atau area yang harus memperhatikan ketentuan tata ruang.
Ia mengingatkan calon pembeli agar memeriksa status hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, akses jalan, serta ketentuan perizinan sebelum bertransaksi, mengingat pembelian tanah kavling tidak otomatis memberi hak mendirikan bangunan.
Terkait pengawasan di lapangan, Agus juga menyinggung dasar hukum tindakan penertiban dan teguran administratif yang dilakukan kecamatan maupun Satpol PP. Ia menilai kejelasan dasar hukum dan kewenangan penting agar langkah pengawasan berjalan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Agus menilai usaha tanah kavling berpotensi memberi manfaat ekonomi bagi daerah, seperti membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila memenuhi kewajiban perpajakan serta aturan yang berlaku.
“Kami mendorong agar pembinaan dan penataan dilakukan secara berimbang. Pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan secara tertib perlu kepastian aturan, sementara hak masyarakat sebagai pembeli juga harus terlindungi,” tuturnya.
Agus berharap Pemkab Bogor dan DPRD dapat membuka ruang diskusi secara transparan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan warga terdampak, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta tata ruang.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









