Skip to content
November 19, 2026
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Vimeo
  • Pinterest
  • LinkedIn
Cyber Nasional

Cyber Nasional

Baca Kabar Dunia Hari ini

Lemon Casino PL
NV Casino PL
Primary Menu
  • Internasional
  • Nasional
  • Pemerintah
  • TNI
  • Polri
  • DPR RI
  • Kejaksaan RI
  • News Populer
  • Daerah
  • Religi
  • Sosial
  • Lembaga
  • Box Redaksi
  • Pedoman Cyber
  • Cyber Nasional
Subscribe
  • Home
  • Daerah
  • KCBI Pertanyakan Progres Aturan Tanah Kavling di Kabupaten Bogor
  • Bogor
  • Daerah
  • Jawa Barat

KCBI Pertanyakan Progres Aturan Tanah Kavling di Kabupaten Bogor

cybernasonal November 19, 2026 3 minutes read
0
IMG-20261119-WA0052

BOGOR, CN 19 November 2026 – Maraknya aktivitas penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian. Persoalan ini dinilai memerlukan kejelasan aturan, terutama terkait kesesuaian tata ruang, perizinan, perlindungan konsumen, serta batas kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban.

Ketua DPC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Agus Marpaung, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I, segera membahas regulasi khusus yang mengatur jual-beli serta pengembangan tanah kavling.

Menurut Agus, hingga November 2026, aturan terkait tanah kavling masih membutuhkan kejelasan. Regulasi yang ada selama ini seperti aturan mengenai perumahan, bangunan gedung, dan penataan ruang dinilai belum mengatur secara rinci karakteristik usaha tanah kavling.

“Persoalan kavling ini sudah beberapa kali kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I. Kami berharap ada kejelasan aturan agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki pegangan hukum,” kata Agus, Kamis (19/11/2026).

Agus juga mempertanyakan sejauh mana pembahasan regulasi tersebut berjalan di lingkungan Pemkab Bogor dan DPRD. Ia menyoroti perlunya kajian mengenai bentuk instrumen hukum yang tepat, apakah cukup diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) untuk aspek teknis administratif atau memerlukan Peraturan Daerah (Perda) apabila menyangkut norma pokok dan ketentuan sanksi.

“Kami mempertanyakan kepada Sekretaris Daerah, sejauh mana pembahasan regulasi tanah kavling berjalan dan kapan perkembangannya dapat diketahui publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Bogor perlu mengevaluasi sejumlah regulasi daerah yang berkaitan dengan kawasan permukiman dan bangunan, antara lain Perda Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 serta Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk melihat sejauh mana aturan pemecahan bidang tanah, pemasaran, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, serta kewajiban pengembang telah diakomodasi.

Selain aspek perizinan, Agus menyoroti perkembangan penjualan tanah kavling di wilayah Bogor Timur, termasuk di sekitar jalur Puncak Dua dan Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya, sebagian lahan yang dipasarkan berada di kawasan pertanian, perkebunan, atau area yang harus memperhatikan ketentuan tata ruang.

Ia mengingatkan calon pembeli agar memeriksa status hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, akses jalan, serta ketentuan perizinan sebelum bertransaksi, mengingat pembelian tanah kavling tidak otomatis memberi hak mendirikan bangunan.

Terkait pengawasan di lapangan, Agus juga menyinggung dasar hukum tindakan penertiban dan teguran administratif yang dilakukan kecamatan maupun Satpol PP. Ia menilai kejelasan dasar hukum dan kewenangan penting agar langkah pengawasan berjalan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Agus menilai usaha tanah kavling berpotensi memberi manfaat ekonomi bagi daerah, seperti membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila memenuhi kewajiban perpajakan serta aturan yang berlaku.

“Kami mendorong agar pembinaan dan penataan dilakukan secara berimbang. Pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan secara tertib perlu kepastian aturan, sementara hak masyarakat sebagai pembeli juga harus terlindungi,” tuturnya.

Agus berharap Pemkab Bogor dan DPRD dapat membuka ruang diskusi secara transparan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan warga terdampak, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta tata ruang.

Publisher -Red

jumlah pengunjung 27

Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Related News

IMG-20261119-WA0062
  • Berita Terkini
  • Daerah
  • Hukum
  • Sumatra Utara

LSM KCBI Soroti Aktivitas Alat Berat di Gunung Sibayak, Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin Wisata Alam

cybernasonal November 19, 2026 0
IMG-20261119-WA0051
  • Aceh
  • Aceh Singkil
  • Banda Aceh
  • Berita Terkini
  • Daerah

Gugatan PAW Anggota DPRK Singkil Ditolak PN Banda Aceh, Kuasa Hukum Partai Tegaskan Proses PAW Tidak Wajib Menunggu Putusan Inkrah

cybernasonal November 19, 2026 0
IMG-20261119-WA0048
  • Cilacap
  • Daerah
  • Jawa Tengah

Penelitian Berkas Bakal Calon Kades Sikanco Digelar, Dua Nama Ikuti Tahapan Pilkades 2026

cybernasonal November 19, 2026 0

Recent Posts

  • LSM KCBI Soroti Aktivitas Alat Berat di Gunung Sibayak, Desak Pemerintah Tinjau Ulang Izin Wisata Alam
  • KCBI Pertanyakan Progres Aturan Tanah Kavling di Kabupaten Bogor
  • Gugatan PAW Anggota DPRK Singkil Ditolak PN Banda Aceh, Kuasa Hukum Partai Tegaskan Proses PAW Tidak Wajib Menunggu Putusan Inkrah
  • Penelitian Berkas Bakal Calon Kades Sikanco Digelar, Dua Nama Ikuti Tahapan Pilkades 2026
  • Ahli Pidana Soroti Prosedur Penyitaan dalam Sidang Praperadilan Polres Sarolangun

Recent Comments

  1. pornip.com mengenai WRC Prabumulih Hentak Kebijakan Daerah: RPJMD Jangan Jadi Arsip Formalitas Tanpa Gigi
  2. pornip.com mengenai Kejari Kendal Temui FASMD, Jelaskan Status Kasus Tanah Desa Nolokerto
  3. www.555329.com mengenai WRC Prabumulih Hentak Kebijakan Daerah: RPJMD Jangan Jadi Arsip Formalitas Tanpa Gigi
  4. www.555329.com mengenai Kejari Kendal Temui FASMD, Jelaskan Status Kasus Tanah Desa Nolokerto
  5. cybernasonal mengenai WRC Prabumulih Hentak Kebijakan Daerah: RPJMD Jangan Jadi Arsip Formalitas Tanpa Gigi

Archives

  • November 2026
  • Oktober 2026
  • September 2026
  • Agustus 2026
  • Juli 2026
  • Juni 2026
  • Mei 2026
  • April 2026
  • Maret 2026
  • Februari 2026
  • Januari 2026
  • Desember 2025
  • November 2025
  • Oktober 2025
  • September 2025
  • Agustus 2025
  • Juli 2025
  • Juni 2025
  • Mei 2025
  • April 2025
  • Maret 2025
  • November 2024
  • Oktober 2024
  • September 2024
  • Agustus 2024
  • Mei 2024
  • Januari 2024

Categories

  • Aceh
  • Aceh Barat
  • Aceh Singkil
  • Aceh Timur
  • Adat
  • Agama
  • Badan Gizi Nasional
  • Bali
  • Banda Aceh
  • Bandung
  • Banggai
  • Banggai Kepulauan
  • Banggai Laut
  • Bangka Belitung
  • Banjarmasin
  • Banjarnegara
  • Banten
  • Banyumas
  • Banyuwangi
  • Barru
  • Batam
  • Batang
  • Baturaja
  • Bea Cukai
  • Bekasi
  • Bengkulu
  • Berita Terkait
  • Berita Terkini
  • Blora
  • Bogor
  • boomerang
  • BPK RI
  • Breaking News
  • Brebes
  • Budaya
  • casino
  • Ciamis
  • Cibinong
  • Cilacap
  • Cirebon
  • Daerah
  • Daerah Istimewa Jogjakarta
  • Deli Serdang
  • Demak
  • Denpasar
  • Depok
  • Digital
  • DPR RI
  • Hiburan
  • Hukum
  • IKN
  • Intan jaya
  • International
  • Jabodetabek
  • Jakarta
  • Jambi
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • KALBAR
  • Kalimantan
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Timur
  • Kampar
  • Kebumen
  • Kejagung RI
  • Kejaksaan Tinggi RI
  • Kementerian
  • Kendal
  • Kepulauan Riau
  • Kesehatan
  • Kesenian
  • Ketua Umum Merah Putih
  • Kota Baru
  • KPK-RI
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Kulonprogo
  • Lahat
  • Lamongan
  • Lampung
  • Lembaga
  • Lombok
  • Lubuk Linggau
  • Lumajang
  • Luwu
  • Madura
  • Magelang
  • Mahkamah Agung RI
  • Makasar
  • Malang
  • Malaysia
  • Maluku
  • Manado
  • Mancanegara
  • Minahasa
  • Morowali
  • Muara Enim
  • Musi Rawas
  • Music
  • Nabire
  • Nasional
  • NTB
  • NTT
  • Ogan Komering Ilir
  • Ogan Komering Ulu
  • Olahraga
  • Ormas/LSM
  • Pagar Alam
  • Palembang
  • Palu
  • Pangkal Pinang
  • Papua
  • Papua Tengah
  • Parepare
  • Pasuruan
  • Pati
  • Pekanbaru
  • Pelalawan
  • Pemerintah
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Politics
  • Polri
  • Pontianak
  • Prabumulih
  • Purbalingga
  • Purwakarta
  • Purwokerto
  • Purworejo
  • Rejang Lebong
  • Religi
  • Riau
  • Sejarah
  • Semarang
  • Sidoarjo
  • Sleman
  • Solo
  • Sorong
  • Sosial
  • Sports
  • Subang
  • Sukabumi
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Tenggara
  • Sulawesi Utara
  • Sumatera Barat
  • Sumatera Selatan
  • Sumatra Utara
  • Sumenep
  • Surabaya
  • Tanggerang
  • Tegal
  • Teknologi
  • Ternate
  • Tips & Tricks
  • TNI
  • Trending
  • Trends
  • Uncategorized
  • Wajo
  • Wisata
  • Wonosobo