KEBUMEN, CN 26 Agustus 2026 – Aliansi Masyarakat Kebumen Bersatu kembali mendatangi sejumlah instansi penegak hukum guna menanyakan perkembangan penanganan laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah dilayangkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dalam rangkaian agenda audiensi yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026, perwakilan aliansi hadir di Markas Kepolisian Resor Kebumen serta Kantor Kejaksaan Negeri Kebumen. Kehadiran tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana kelembagaan.
Di lingkungan Polres Kebumen, pihak aliansi menyampaikan sejumlah aspirasi dan catatan penting kepada jajaran kepolisian. Massa mendorong agar aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan secara presisi, termasuk melakukan pendalaman terhadap materi aduan terkait aktivitas penggalangan dana yang menggunakan sarana komunikasi dan rekening personal di ruang digital. Selain itu, aliansi juga menyerahkan sejumlah referensi serta informasi tambahan dari masyarakat guna membantu kelengkapan proses penyelidikan lebih lanjut.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri Kebumen, agenda difokuskan pada koordinasi mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyimpangan pada sektor pendidikan, khususnya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dalam audiensi tersebut, pihak kejaksaan dan perwakilan aliansi sempat mendiskusikan perihal kesesuaian data serta tahun anggaran pelaksanaan program yang sedang ditelaah. Pihak kejaksaan kemudian mengarahkan agar koordinasi teknis lebih lanjut dapat disinergikan melalui bidang Intelijen dan Pidana Khusus guna memastikan kejelasan substansi penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan monitoring ini, Aliansi Masyarakat Kebumen Bersatu berharap seluruh proses hukum di Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara objektif dan profesional. Di samping itu, pihak aliansi turut mengharapkan adanya perhatian serta partisipasi aktif dari pemerintah pusat dan otoritas terkait di tingkat pusat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum di daerah. Langkah pengawalan ini ditempuh sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang akuntabel.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
