Integritas Birokrasi Tercoreng: Beredar Rekaman Diduga Pegawai Berseragam Dinas di Pemprov Sumbar, Publik Desak Sanksi Tegas Tanpa Kompromi

Padang – CN 26 Agustus 2026 – Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dihadapkan pada ujian berat terkait integritas moral dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Publik dihebohkan dengan beredarnya tangkapan layar serta rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan dugaan tindakan asusila oleh oknum pegawai berseragam dinas di salah satu ruangan kantor pemerintah, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan penelusuran di ruang publik digital, rekaman tersebut memperlihatkan latar belakang ruangan yang diduga kuat berada di lingkungan instansi pemerintahan daerah, lengkap dengan atribut kedinasan. Skandal ini sontak memicu gelombang reaksi keras dari masyarakat yang menilai insiden tersebut telah merendahkan marwah institusi pelayanan publik.

Menanggapi polemik yang meresahkan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumatera Barat akhirnya angkat bicara untuk meredam spekulasi sekaligus memastikan langkah investigasi internal. Kendati demikian, kritik tajam tetap dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat dan pegiat pengawasan tata kelola pemerintahan.

Sejumlah pihak menilai bahwa insiden memalukan di fasilitas negara ini bukan sekadar persoalan moralitas individu, melainkan tamparan keras terhadap lemahnya pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintahan. Kantor dinas yang seharusnya menjadi zona integritas dan pusat pelayanan masyarakat justru diduga disalahgunakan untuk tindakan yang menciderai norma kesusilaan.

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang Pers, media tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga ada keputusan resmi atau pembuktian hukum yang sah dari pihak berwenang. Identitas pihak-pihak yang ada dalam rekaman disamarkan demi menghormati hak privasi dan aturan hukum yang berlaku.

Publik kini menuntut agar Pemprov Sumatera Barat tidak bersikap defensif atau berupaya melakukan penutupan informasi. Transparansi hasil investigasi serta penerapan sanksi administratif hingga pidana yang tegas menjadi tolokukur sejauh mana pemerintah daerah serius menjaga marwah birokrasi dari oknum-oknum yang mencoreng citra institusi.

Publisher -Red