PALU, CN 25 Oktober 2026 – Konflik agraria di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kembali mencuat. Ratusan warga Masyarakat Adat Tau Taa yang tergabung dalam Pogombo Ta’a menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada Rabu (21/10/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan perampasan wilayah adat yang dikaitkan dengan aktivitas PT Cipta Agro Sakti (CAS).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keberatan atas penguasaan lahan yang mereka klaim sebagai bagian dari ruang hidup dan wilayah adat turun-temurun. Warga mengaku mengalami kerugian berupa hilangnya tanaman produksi akibat aktivitas perusahaan.
Massa meminta kegiatan operasional PT CAS dihentikan sementara hingga persoalan penguasaan lahan dan kejelasan hak-hak masyarakat adat memperoleh kepastian hukum.
Selain mendatangi Kejaksaan Tinggi, perwakilan masyarakat adat juga berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah untuk menguji status pertanahan dan legalitas penguasaan lahan tersebut.
Saat menemui massa aksi, pihak ATR/BPN Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa PT CAS hingga saat ini belum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU). Meski demikian, belum diajukannya HGU tetap membutuhkan pemeriksaan lanjutan terkait status tanah, dasar penguasaan, perizinan, serta batas wilayah yang disengketakan berdasarkan dokumen dan regulasi yang berlaku. Masyarakat mendesak agar seluruh proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan transparan.
Selain penegak hukum dan instansi pertanahan, massa mengimbau Gubernur dan DPRD Sulawesi Tengah turun tangan. Mereka berharap pemerintah daerah serta lembaga legislatif tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga memfasilitasi dialog, verifikasi lapangan, dan verifikasi dokumen secara komprehensif.
Massa aksi turut meminta pihak kepolisian melakukan evaluasi atas penanganan perkara yang melibatkan warga maupun petani setempat, agar proses penegakan hukum berjalan profesional dan proporsional.
Persoalan ini memicu perhatian publik terkait pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kepastian hukum investasi. Penanganan yang objektif dan uji faktual dari seluruh pihak terkait termasuk konfirmasi resmi dari pihak PT CAS menjadi kunci utama dalam penyelesaian konflik agraria ini secara adil.
Reporter CN -Nakir
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
