KAMPAR, CN – 30 Mei 2026- – Polemik anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seolah menjadi ritual tahunan yang tak pernah usai. Menanggapi retorika pemerintah yang kembali mengancam akan mencabut izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal, tokoh pemuda Kampar, Mhd Sanusi, justru melontarkan kritik pedas. Ia menyebut pernyataan tersebut tidak lebih dari sekadar “gincu” politik yang minim substansi.
Menurut Sanusi, ancaman pencabutan izin bagi PKS yang membeli TBS di bawah harga ketetapan dinas hanyalah retorika usang yang tidak memberikan dampak nyata bagi dapur petani.
“Petani tidak bisa makan dari ancaman. Mereka tidak bisa membayar utang pupuk dengan janji-janji di konferensi pers. Rakyat hari ini sudah sangat cerdas untuk membedakan mana tindakan nyata dan mana yang sekadar lip service saat sorotan publik sedang tinggi,” tegas Sanusi dalam keterangannya, Sabtu (30/05/2026).
Sanusi menyoroti tidak adanya daftar hitam (blacklist) PKS yang transparan. Ia mendesak pemerintah untuk berhenti bersembunyi di balik kalimat normatif dan mulai bertindak secara terukur.
“Kalau memang pemerintah punya taring untuk membela petani, tunjukkan daftarnya. Siapa PKS yang melanggar? Umumkan ke publik! Jangan hanya gertak sambal di podium, tapi di lapangan, petani justru dibiarkan tercekik biaya produksi yang melangit sementara harga jual terus dimainkan,” cecarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan ini adalah ujian bagi keberanian negara. Ia mencium adanya dugaan pembiaran oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar di balik industri sawit, sehingga sanksi tegas seolah menjadi barang mewah yang mustahil dieksekusi.
Narasi keberpihakan yang terus dikumandangkan pemerintah dinilai Sanusi justru memperparah frustrasi di akar rumput. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak meremehkan ketenangan para petani saat ini.
“Jangan tunggu sampai kemarahan petani meledak baru pemerintah bergerak. Negara jangan terlihat gagah di depan kamera, tetapi kehilangan nyali saat berhadapan dengan korporasi. Jika memang terbukti ada pelanggaran, tindak! Jika tidak ada eksekusi, maka publik berhak menyimpulkan bahwa ada ‘kongkalikong’ di balik kemiskinan yang dialami petani,” pungkas Sanusi.
Baginya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa keras ancaman yang dilontarkan, melainkan dari stabilitas harga dan perlindungan nyata yang dirasakan petani di kebun-kebun mereka. Tanpa adanya sanksi administratif atau hukum yang tegas, semua pernyataan pemerintah hanyalah slogan kosong yang terus diulang setiap kali persoalan sawit kembali menjadi sorotan nasional.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
