BANGGAI LAUT, CN 2 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Laut resmi menyalurkan bantuan pangan beras tahap satu dan dua kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Adean, Rabu (2/9). Total bantuan yang disalurkan untuk wilayah Banggai Laut mencapai sekitar 11.150 ton untuk alokasi Juli hingga September, dengan besaran 30 kg per penerima manfaat.
Penyaluran ini merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan dan menjamin hak dasar warga negara sesuai amanat konstitusi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, S.H., M.Si., Sekretaris Daerah Saipul U. Usuria, S.E., M.Si., Kepala Dinas Perikanan Wasto Tatadeng, S.P., M.M., perwakilan penyedia Ibu Ci Ling, perwakilan Bulog KC Luwuk Visto, serta jajaran pimpinan OPD dan unsur TNI-Polri.
Dalam arahannya, Bupati Sofyan Kaepa menekankan pentingnya rasa syukur dan integritas dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di lapangan.
“Saya hanya menjalankan amanah yang dititip kepada saya. Kartu penerima manfaat tidak boleh dipinjamkan kepada kerabat yang namanya tidak sesuai. Ini demi memastikan pemerataan agar sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bisa tercapai secara bertahap,” tegas Sofyan.
Selain kuota utama, Pemkab Banggai Laut juga mengonfirmasi bakal menerima alokasi tambahan dari pemerintah provinsi sekitar 20 ton. Bupati meminta para camat dan kepala desa bergerak cepat mencatat KPM agar penyaluran tepat sasaran.
Guna mempercepat rantai distribusi di masa mendatang, Pemkab tengah mengupayakan hadirnya infrastruktur logistik permanen di daerah.
Bupati memohon doa masyarakat agar pembangunan kantor Bulog di Kabupaten Banggai Laut dapat terealisasi paling lambat tahun depan.
Tak hanya bantuan pangan, pemerintah daerah siap menyalurkan program pendampingan ekonomi, termasuk bantuan UMKM. Bupati meminta para kepala desa aktif berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dinas terkait untuk memetakan kebutuhan riil warga dari tingkat desa.
Secara terbuka, Bupati Sofyan menyampaikan teguran keras kepada jajaran pimpinan perangkat daerah agar bekerja maksimal melayani warga.
“Buat kepala desa, segera koordinasi ke Dinas Sosial dan dinas terkait agar penguatan ekonomi dari desa tetap jalan. Kalau Kepala Dinas Sosial tidak bisa melayani masyarakat, lebih baik lempar handuk saja, biar saya ganti dengan yang baru. Saya sangat marah jika OPD tidak bisa maksimal melayani masyarakat,” pungkasnya.
Reporter CN -Faisal
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
