KEBUMEN – 7 MEI 2026- Forum Badranala Berdaya secara resmi melayangkan dua surat desakan terbuka yang ditujukan langsung kepada Bupati Kebumen dan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen pada awal Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas akumulasi persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatnya ancaman peredaran narkoba dan obat keras yang mulai menyasar kalangan pelajar di wilayah tersebut.
Dalam surat bernomor 016/YFBB/V/2026, Forum Badranala menyoroti kinerja PT Aneka Usaha dan Bank Kebumen yang dinilai tengah mengalami krisis kepercayaan publik. Ketua Forum Badranala Berdaya, Bambang Priyambodo, menegaskan bahwa BUMD merupakan representasi kehadiran negara di sektor ekonomi lokal sehingga modal yang dikelola dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Forum mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh berbasis kinerja nyata, audit independen jika ditemukan indikasi penyimpangan, serta jaminan keamanan dana nasabah guna menghindari kepanikan massa.
Selain persoalan ekonomi, Forum Badranala juga mengeluarkan peringatan keras melalui surat nomor 017/YFBB/V/2026 mengenai desakan penetapan status darurat peredaran narkoba dan obat keras daftar G. Forum mencatat adanya tren kenaikan kasus yang mengkhawatirkan, di mana pada akhir 2023 terdapat 32 kasus dan terus berlanjut hingga pengungkapan kasus sabu serta ekstasi oleh Polres Kebumen di awal 2026. Peredaran ini dinilai sudah menembus ruang sosial paling rentan yakni anak-anak sekolah dan remaja.
Forum menduga adanya praktik pembiaran atau perlindungan dari oknum tertentu yang menyebabkan obat tipe G beredar luas. Terkait hal ini, Forum mendesak Bupati untuk memimpin langkah darurat lintas sektor dan meminta DPRD menggunakan hak politiknya untuk memanggil pihak terkait dalam rapat dengar pendapat terbuka. Aparat penegak hukum juga didesak agar tidak hanya menindak pengguna di level bawah, tetapi juga membongkar jaringan pemasok hingga oknum yang membekingi distribusi barang haram tersebut.
Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian dalam desakan ini. Dinas Pendidikan diminta melakukan deteksi dini serta pengawasan ketat di lingkungan sekolah melalui konseling aktif. Sementara itu, Dinas Kesehatan dan BPOM diharapkan melakukan audit ketat terhadap jalur distribusi obat keras di apotek dan toko obat yang diduga menjadi sumber kebocoran.
Forum Badranala menegaskan akan terus mengawal secara kritis setiap langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sikap diam dianggap bukan lagi pilihan karena dampak kerusakan mental dan fisik generasi muda Kebumen serta runtuhnya kepercayaan publik akan jauh lebih mahal harganya dibandingkan kerugian finansial semata. Forum berharap rangkaian desakan ini menjadi dasar tindakan nyata bagi pemangku kebijakan di Kabupaten Kebumen.
Reporter: Waluyo, C.B.J., C.E.J.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
