JAKARTA, CN- 13 Juli 2026 – Dunia jurnalistik Indonesia kembali tercoreng oleh fenomena ironis dan memalukan. Baru-baru ini, terpantau perilaku tidak elok sejumlah oknum wartawan yang gemar bermain peran menjadi humas bayangan. Alih-alih menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999, oknum-oknum ini justru menunjukkan sikap yang sangat memalukan: mereka sibuk mengintervensi dapur redaksi media lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
Redaksi Cyber Nasional mengecam keras tindakan oknum-oknum tersebut yang kerap kepanasan dan mencoba mendikte pemberitaan media lain. Seolah menjadi corong pemerintah atau pihak tertentu, mereka memprotes berita berbasis data dengan narasi subjektif, tanpa memahami mekanisme koreksi yang diatur dalam undang-undang, serta menunjukkan ketidaktahuan yang mendalam akan kaidah jurnalistik namun berlagak profesional.
Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In., atau yang akrab disapa Jhon, selaku Pimpinan Redaksi Cyber Nasional, menegaskan bahwa dapur redaksi adalah hak konstitusional yang mutlak.
Dapur redaksi adalah wilayah sakral dan otoritas penuh redaksi dalam menentukan arah pemberitaan yang didasarkan pada fakta. Hal ini merupakan bagian dari kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang. Tidak ada satu pun pihak, apalagi oknum wartawan yang memiliki kepentingan subjektif, yang berhak mengintervensi, mendikte, atau mengatur isi dapur redaksi kami, tegas Jhon.
Sebagai Pimpinan Redaksi, saya tegaskan bahwa kami tidak bekerja berdasarkan pesanan narasi atau ketakutan oknum-oknum tertentu. Sungguh ironis, sebagai wartawan, tugas utamanya adalah mengungkap kebenaran, bukan justru sibuk mengoreksi hasil karya orang lain karena merasa kepanasan. Berita yang berbasis data resmi dari situs pemerintah adalah produk jurnalistik yang sah, akurat, dan memiliki legitimasi hukum tertinggi. Kami tidak memerlukan konfirmasi dari oknum-oknum yang justru berpotensi membelokkan fakta ketika data resmi sudah berbicara, tambahnya.
Sikap reaktif dan kepanasan yang ditunjukkan oknum-oknum tersebut justru memicu kecurigaan baru. Mengapa mereka harus begitu sibuk mengintervensi pemberitaan yang berbasis data resmi? Ada apa di balik kegigihan mereka membela kepentingan pihak lain hingga melupakan marwah sebagai wartawan? Publik berhak bertanya, apa kaitannya mereka dengan data yang kami ungkap? Apakah mereka hanyalah pion yang digerakkan untuk membungkam fakta, ataukah ada keterlibatan langsung yang membuat mereka merasa terancam ketika data resmi mulai mengungkap kebenaran?
Ia menambahkan, Data publik adalah milik masyarakat, dan tugas kami adalah membukanya secara transparan. Edukasi bagi rekan-rekan wartawan: Berita tidak harus selalu menggunakan narasumber (orang) jika berita tersebut berbasis pada data resmi atau dokumen negara. Data adalah narasumber yang paling objektif dan tidak bisa dimanipulasi.
Jhon secara terbuka menyarankan kepada para oknum yang merasa gerah dengan berita berbasis data untuk segera meninjau kembali kompetensi mereka.
Bagi oknum-oknum yang masih beranggapan bahwa berita harus selalu berbentuk tanya-jawab dengan narasumber, saya sarankan untuk kembali sekolah dan mendalami lagi teori jurnalistik. Dunia media saat ini telah memasuki era Data-Driven Journalism. Seorang wartawan profesional dituntut mampu membaca dan mengolah data menjadi informasi, bukan sekadar menjadi juru ketik pesanan narasumber, ujar Jhon.
Jangan biarkan ketidaktahuan oknum-oknum tersebut menjadi konsumsi publik yang memalukan profesi wartawan. Sungguh memalukan, sebagai seorang wartawan justru sibuk mengoreksi hasil karya orang lain, padahal kompetensi dirinya sendiri patut dipertanyakan. Jika Anda merasa kewalahan dengan data resmi pemerintah, itu tanda bahwa literasi jurnalistik Anda masih rendah. Alih-alih sibuk mengintervensi redaksi orang lain, gunakan waktu Anda untuk belajar lebih dalam tentang riset dan verifikasi dokumen.
Jika sebuah pemberitaan dianggap keliru, undang-undang telah menyediakan jalur yang bermartabat: Hak Koreksi dan Hak Jawab.
Wartawan yang merasa kepanasan dan sibuk mengintervensi dapur redaksi orang lain hanya menunjukkan ketidakpahaman mereka akan profesi ini. Jika oknum-oknum wartawan tersebut lebih suka memoles citra instansi atau merasa lebih cocok bekerja sebagai humas, sebaiknya tanggalkan kartu pers Anda. Lamar pekerjaan di posisi humas, jangan mencampuradukkan profesi wartawan dengan kepentingan pengamanan proyek atau oknum tertentu, tegas Jhon.
Cyber Nasional berkomitmen untuk tetap tegak lurus pada kebenaran. Kami tidak akan tunduk pada intimidasi maupun nasihat tidak etis dari oknum-oknum yang bertindak layaknya humas bayangan. Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur, bukan informasi yang telah disterilkan demi melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Redaksi Cyber Nasional
Kusmiadi, C.B.J., C.E.J., C.In. (Jhon) – Pimpinan Redaksi
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
