MUKOMUKO – 14 Mei 2026– Aroma busuk dugaan praktik percaloan jabatan dan penempatan kerja kini mulai menyengat di lingkungan Kabupaten Mukomuko. Bukan sekadar kabar burung, praktik lancung ini diduga kuat menjual tiket masuk pekerjaan dengan mencatut nama besar pejabat tinggi daerah, termasuk lingkaran terdekat Bupati hingga jaringan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Modusnya klasik namun berbahaya: oknum pelaksana memberikan janji manis untuk meloloskan korban menjadi pegawai di instansi pemerintah maupun swasta, asalkan bersedia menyetorkan sejumlah uang sebagai mahar pelicin.
Investigasi tim redaksi menemukan bahwa praktik ini telah memakan korban dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa ia telah menyetorkan uang total puluhan juta rupiah dalam beberapa tahap kepada oknum yang mengaku memiliki jalur khusus. Cara bicaranya sangat meyakinkan, mengklaim sebagai bagian dari ring satu yang punya akses langsung ke pembuat kebijakan, seolah semua bisa diatur asal ada uang.
Mirisnya, jeratan ini tak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga diduga telah menjebak rekan seprofesi yang ingin membantu keluarganya. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, uang belasan juta rupiah raib, sementara sang oknum kini mendadak hilang ditelan bumi dengan nomor kontak yang tidak lagi aktif dan memblokir komunikasi.
Oknum yang bergerak di lapangan disebut-sebut piawai memainkan peran ganda. Selain mengaku memiliki kedekatan istimewa dengan elite kekuasaan, ia juga kerap menggunakan identitas tertentu untuk memanipulasi kepercayaan korban. Nama Bupati Mukomuko hingga formasi PPPK dan tenaga non-ASN dijadikan komoditas untuk memuluskan aksi tipu-tipu tersebut.
Menanggapi fenomena ini, pengamat sosial setempat menilai pemerintah daerah harus segera bertindak tegas. Diamnya pemerintah justru akan memperkuat persepsi publik bahwa permainan ini memang dipelihara atau setidaknya dibiarkan. Jika nama kepala daerah dijadikan alat dagangan untuk menipu rakyat dan pemerintah diam seribu bahasa, maka wibawa birokrasi sedang dipertaruhkan. Ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan perusakan integritas institusi daerah.
Praktik dagang jabatan ini secara jelas melukai rasa keadilan masyarakat yang berharap pada proses seleksi kerja yang bersih. Desakan agar Aparat Penegak Hukum segera turun tangan mulai menguat. Publik menuntut agar jaringan percaloan ini dibongkar hingga ke akarnya guna memastikan tidak ada lagi warga yang diperas oleh oknum yang menjual kedekatan fiktif dengan kekuasaan.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang namanya disebut dalam pusaran dugaan ini. Sebagai bentuk ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan prinsip keberimbangan berita, redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi semua pihak, baik pejabat daerah, instansi terkait, maupun oknum yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan resmi.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada siapa pun yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan materi, terlepas dari seberapa dekat oknum tersebut mengaku dengan lingkaran kekuasaan.
Publisher -Red
Reporter CN -Riski
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
