PALEMBANG, 8 Agustus 2026 — Penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan penggiat media dan relawan. Komoditas batu bara yang seharusnya menjadi aset negara untuk kemakmuran rakyat, dinilai bergeser menjadi arena eksploitasi tanpa dokumen resmi yang merugikan masyarakat luas.
Relawan Rakyat Membela Prabowo sekaligus pimpinan media, Ali Sopyan, melayangkan Surat Terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai bentuk protest keras terhadap lambannya penanganan hukum atas aktivitas armada besar pengangkut batu bara yang lalu-lalang tanpa kelengkapan dokumen sah di jalanan publik Sumatera Selatan.
Dalam pernyataannya, Ali Sopyan menyoroti adanya dugaan praktik backing atau pelindungan dari segelintir oknum Angkatan Bersenjata terhadap operasional angkutan korporasi tertentu. Nama entitas usaha seperti PT Tobaba Jaya Koal dan PT Latera Kurnia Abadi turut disinggung terkait keabsahan dokumen operasional serta armada angkutan skala besar yang diduga kebal hukum.
Kondisi ketimpangan ini dinilai memicu kelumpuhan fungsi penegakan hukum di tingkat daerah. Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan disinyalir menghadapi hambatan psikologis maupun politis yang cukup berat saat berhadapan dengan oknum pertahanan negara yang berada di balik layar bisnis pertambangan tanpa izin tersebut.
Dampak langsung dari bebasnya kendaraan angkutan batu bara bertonase berat ini dirasakan nyata oleh masyarakat pengguna jalan umum. Kerusakan infrastruktur jalan yang masif, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, hingga polusi debu yang mengancam kesehatan menjadi santapan harian warga yang saban hari melintasi jalur distribusi logistik tersebut.
Ketidakadilan hukum semakin kentara manakala tindakan represif justru menyasar pihak terlemah dalam mata rantai operasional ini. Sejumlah sopir angkutan kini harus menghadapi proses hukum dan ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim, sementara pihak pengusaha serta oknum pembeking di balik layar tetap bebas menghirup udara segar tanpa tersentuh proses pidana.
Penahanan para pengemudi armada di tingkat tapak ini dinilai sebagai bentuk penumbalkan hukum yang culas. Sopir yang hanya bekerja mencari nafkah demi menyambung hidup keluarga diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, sedangkan dalang utama pemrakarsa pengangkutan ilegal justru menikmati keuntungan finansial secara penuh.
Situasi di lapangan kini berada dalam titik kritis kekecewaan masyarakat. Potensi timbulnya aksi anarkis dan konflik sosial spontan dari warga lokal semakin memuncak akibat rasa frustrasi atas tiadanya keadilan serta pembiaran kerusakan lingkungan yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.
Seharusnya, institusi pertahanan negara berfokus penuh pada tugas pokok dan fungsinya menjaga kedaulatan serta keamanan nasional Republik Indonesia. Keterlibatan oknum dalam melindungi kepentingan bisnis pertambangan ilegal sangat mencederai martabat prajurit serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi TNI secara keseluruhan.
Melalui momentum menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seruan ini disampaikan agar Pemerintah Pusat tidak menutup mata terhadap ketimpangan sosial dan hukum di daerah. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menindak tegas segala bentuk penyimpangan kekuasaan yang merugikan rakyat kecil.
Tuntutan utama yang ditujukan kepada Kepala Negara adalah instruksi tegas untuk melakukan pembenahan, penertiban, dan pembersihan menyeluruh terhadap jaringan pembekingan pertambangan ilegal di Sumatera Selatan. Penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih menjadi harga mati guna mengembalikan fungsi jalan publik demi keselamatan warga.
Langkah pengiriman Surat Terbuka tertanggal 8 Agustus 2026 ini diharapkan menjadi koreksi mendasar bagi tata kelola industri pertambangan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar janji di atas kertas, agar keselamatan rakyat dan kedaulatan hukum benar-benar berdiri tegak di atas seluruh kepentingan golongan.
Tim red Prima
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
