MAJALENGKA –16 Mei 2026– Tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen masyarakat. Alokasi APBD dinilai belum berorientasi penuh pada kesejahteraan publik, melainkan diduga kuat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu melalui pengondisian proyek dari tingkat daerah hingga pedesaan.
Kritik tersebut mencuat dalam diskusi yang digelar di Sewangi Coffee, Majalengka, pada Jumat, 15 Mei 2026. Diskusi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan SDM IWO Indonesia berinisial ES, sejumlah pimpinan redaksi media, tokoh masyarakat, mantan pejabat, serta pelaku usaha setempat.
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh membahas alur yang diduga menjadi praktik pengondisian anggaran proyek APBD di lapangan. Berdasarkan kajian dan informasi yang dihimpun dalam diskusi, terdapat indikasi penyimpangan yang disoroti, mulai dari dugaan intimidasi terhadap kepala dinas dalam penyusunan anggaran, penguncian program untuk pengusaha tertentu, hingga munculnya dugaan komitmen fee sebesar 20 persen yang mengalir kembali kepada oknum dewan. Selain itu, proyek di tingkat desa disinyalir kerap dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk mengamankan dukungan pada pemilu.
Kabid Perencanaan SDM IWO Indonesia, ES, bersama para tokoh yang hadir menilai bahwa pola seperti ini membuat kebijakan publik kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan riil masyarakat bawah karena program yang dilahirkan cenderung murni berdasarkan asas bagi-bagi keuntungan.
Redaksi memberikan ruang hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka, DPRD Majalengka, dinas terkait, serta pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Hak jawab tersebut dapat disampaikan secara resmi kepada redaksi sebagai bentuk pemenuhan keberimbangan informasi dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.*(Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
