SUGAPA, INTAN JAYA – Ratusan massa yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Intan Jaya pada Rabu (14/1/2026). Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.20 WIT hingga sore hari ini membawa aspirasi terkait krisis kemanusiaan, keberadaan pos militer non-organik, serta penolakan rencana eksploitasi pertambangan Blok Wabu.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan krusial kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya. Beberapa poin utama di antaranya adalah desakan kepada Komnas HAM RI untuk mengusut tuntas peristiwa “Suanggama Berdarah”, pemulangan pengungsi ke kampung halaman, hingga permintaan penarikan 32 pos TNI non-organik di wilayah Intan Jaya.
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, didampingi Wakil Bupati Elias Igapa dan Ketua DPRD Pilipus Weya, menemui langsung para pendemo pada pukul 12.00 WIT untuk mendengarkan aspirasi.
Menanggapi tuntutan massa, Bupati Aner Maisini menegaskan sikapnya terkait isu lingkungan dan investasi. “Mengenai Blok Wabu, saya secara tegas menolak pembukaan pertambangan tersebut sejak saya dilantik,” ujar Bupati di hadapan massa.
Terkait kehadiran aparat keamanan, Bupati menjelaskan bahwa keberadaan personel organik maupun non-organik merupakan ranah undang-undang dan terjadi di berbagai wilayah konflik lainnya. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan situasi Intan Jaya tetap kondusif.
“Untuk masalah pelanggaran HAM, kami telah menyerahkan dokumen aspirasi ke DPR. Kami juga mempersilakan mahasiswa berkoordinasi dengan DPRD untuk pembentukan tim pencari fakta atau Pansus guna mengatasi konflik ini bersama-sama,” tambahnya.
Koordinator Lapangan (Korlap), Yosan Sani, dalam orasinya menekankan bahwa militerisasi di ruang sipil telah mempersempit ruang gerak masyarakat dan memicu pengungsian skala besar. Selain isu keamanan, massa juga menyoroti kegagalan implementasi Otsus di sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk macetnya bantuan studi bagi mahasiswa.
“Kami meminta pemerintah daerah menjadi penyambung lidah rakyat ke pusat. Kami butuh peningkatan layanan dasar dan jaminan keamanan agar masyarakat bisa kembali berkebun dan bersekolah dengan tenang,” ungkap perwakilan massa dalam aspirasinya.
Aksi yang sempat diwarnai ultimatum massa ini berakhir dengan penyerahan pernyataan sikap secara resmi kepada Bupati Intan Jaya pada pukul 14.35 WIT.
Kepolisian Resor Intan Jaya yang dipimpin langsung oleh jajaran PJU Polres Intan Jaya memastikan jalannya aksi berlangsung aman. Massa membubarkan diri dengan tertib pada pukul 15.30 WIT di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Publisher -Red
Reporter CN -Martin
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
