JAKARTA – CN, 19 April 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam terkait dugaan ketidakberesan dalam proyek pengadaan laptop dan pembangunan jaringan digital tahun anggaran 2025-2026. Proyek yang melibatkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ini disinyalir mengandung praktik penggelembungan anggaran yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek transformasi digital di tubuh BGN ini memiliki pagu anggaran mencapai 1,2 triliun rupiah. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut diduga dipecah menjadi dua kontrak utama, yakni pembangunan jaringan sebesar 500 miliar rupiah dan pengadaan laptop senilai 300 miliar rupiah.
Terdapat indikasi ketidakwajaran pada proyek pembangunan jaringan. Secara teknis, biaya riil pekerjaan tersebut diperkirakan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Namun, sisa anggaran sebesar 400 miliar rupiah diduga dialokasikan untuk biaya jasa atau honor pengerjaan yang dinilai tidak masuk akal dalam struktur pembiayaan birokrasi pemerintah.
Keterlibatan Perum Peruri sebagai pelaksana proyek juga memicu tanda tanya besar dari berbagai pihak. Publik mempertanyakan kompetensi perusahaan percetakan uang tersebut dalam menangani infrastruktur teknologi informasi berskala besar, yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan bidang telekomunikasi.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengecam keras dugaan praktik tersebut. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat penguatan gizi rakyat Indonesia.
Dugaan skandal ini sangat memuakkan. Badan Gizi Nasional yang seharusnya mengurus gizi rakyat, justru disinyalir sibuk mengalokasikan anggaran fantastis untuk proyek laptop yang sarat kejanggalan. Bagaimana mungkin Peruri mendadak menjadi penyedia infrastruktur IT? Ini adalah indikasi kolusi yang harus segera diusut, tegas Wilson dalam keterangan persnya, Sabtu (18/4/2026).
Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait di BGN serta jajaran manajemen Peruri yang terlibat dalam proyek ini. Ia juga mengingatkan agar perhatian publik tidak teralihkan oleh isu-isu sekunder, sementara proyek besar yang diduga merugikan negara tetap berjalan di bawah radar.
Secara filosofis, dugaan skandal ini mencerminkan apa yang dikhawatirkan Thomas Hobbes dalam Leviathan, di mana tanpa integritas yang kuat, aparatur negara berisiko menyalahgunakan kekuasaan yang merugikan hak rakyat. Jika biaya honor pengerjaan mencapai angka yang tidak rasional, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik sebagaimana ditekankan oleh filsuf John Locke.
Sampai berita ini diturunkan, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak, khususnya pihak manajemen Badan Gizi Nasional maupun Perum Peruri, untuk memberikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi resmi terkait materi pemberitaan ini sebagai bentuk pemenuhan asas keberimbangan informasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
