KAMPAR, 22 April 2026– – Langkah responsif Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kampar, Dr. Misharti, dalam menangani temuan nasi goreng diduga berbelatung di SDN 016 Kusau Makmur, mendapat sorotan positif. Hal ini dinilai sebagai antitesis dari perilaku oknum pejabat publik yang cenderung “bersembunyi” saat programnya bermasalah.
Pajar Saragih, Ketua Insan Pers Keadilan (IPK) sekaligus pemilik tiga portal berita media siber, menyatakan bahwa integritas seorang pejabat diuji saat krisis terjadi. Menurutnya, kesediaan Dr. Misharti membuka ruang komunikasi bahkan di luar jam kerja menunjukkan komitmen transparansi yang tinggi.
“Kami melakukan komunikasi intens dengan Dr. Misharti mulai pukul 23.00 hingga lewat tengah malam. Secara teknis, beliau bisa saja mengabaikan karena waktu istirahat, namun beliau justru merespons cepat dan langsung mengambil tindakan nyata keesokan harinya untuk mengusut kasus di Tapung Hulu tersebut,” ujar Pajar Saragih, Rabu (22/04/2026).
Langkah taktis ini, menurut Pajar, seharusnya menjadi standar minimum bagi seluruh pejabat publik di Indonesia dalam menyikapi kontrol sosial dari media massa.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Pajar melontarkan kritik pedas bagi oknum pejabat yang kerap memblokir komunikasi saat akan dikonfirmasi mengenai masalah di instansinya. Ia menyindir fenomena pejabat yang baru “bernyanyi” atau sibuk melakukan pembelaan diri setelah berita kritis ditayangkan.
“Jangan jadi pejabat ‘pengecut’ yang baru sibuk klarifikasi atau menuding wartawan tidak profesional setelah berita naik, padahal sebelumnya sulit dihubungi. Dr. Misharti membuktikan bahwa pejabat yang bersih tidak perlu takut menghadapi pertanyaan pers,” tegas Pajar dengan nada tajam.
Pajar, yang juga aktif di berbagai organisasi pers nasional, menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN) yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
IPK berharap pola komunikasi terbuka seperti ini dapat menular ke instansi lain. Baginya, bungkamnya pejabat publik saat dikonfirmasi hanya akan memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat.
“Kami butuh pejabat yang solutif dan berani pasang badan mencari solusi, bukan yang pandai bersembunyi di balik meja atau ‘menghilang’ saat ada masalah. Transparansi adalah bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap fungsi kontrol pers demi kepentingan rakyat,” tutup Pajar Saragih.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
