KEBUMEN -22 April 2026– Pelaksanaan pengerjaan drainase di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor mulai memicu perhatian publik terkait penerapan azas keterbukaan informasi. Proyek yang berlokasi di jalur Wihara Sidarum hingga pertigaan utama tersebut terpantau belum memasang papan identitas proyek hingga Rabu dua puluh dua April, yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat setempat.
Selain persoalan identitas proyek, kondisi arus lalu lintas di lokasi pembangunan juga menjadi perhatian. Setelah sebelumnya sempat dilakukan penutupan jalur secara menyeluruh pada Selasa dua puluh satu April karena aktivitas alat berat, situasi di lokasi pada Rabu mulai mengalami penyesuaian. Pengguna sepeda roda dua kini mulai diizinkan melintas secara terbatas, sementara kendaraan roda empat masih diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif yang tersedia.
Meski akses mulai dibuka sebagian, warga mengeluhkan dampak terhadap aktivitas ekonomi harian. Estimasi waktu pengerjaan yang diperkirakan memakan waktu hingga satu bulan dikhawatirkan akan terus membebani mobilitas masyarakat jika tidak disertai dengan pola komunikasi yang jelas dari pihak penyelenggara pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi di lokasi konstruksi dinilai oleh sebagian pihak tidak sejalan dengan semangat Undang Undang Nomor empat belas Tahun dua ribu delapan tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi tersebut pada dasarnya mengamanatkan bahwa setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara perlu menyertakan papan informasi sebagai bentuk transparansi dan sarana pengawasan bagi publik.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa proyek sepanjang kurang lebih seratus tujuh puluh meter ini diduga dikerjakan oleh pihak swasta berinisial PT B. Namun karena minimnya informasi di lokasi, rincian mengenai nilai kontrak, asal sumber dana, hingga batas waktu pengerjaan tidak dapat diketahui secara pasti oleh masyarakat. Muncul pula diskusi di kalangan warga mengenai mekanisme anggaran yang digunakan, apakah menggunakan kategori pengerjaan skala kecil atau mekanisme lainnya, mengingat volume pekerjaan yang cukup panjang.
Kepala Desa Sidoharum saat dikonfirmasi memberikan keterangan bahwa pihaknya berada dalam posisi yang kurang mengetahui detail administratif proyek tersebut. Meski membenarkan adanya pengerjaan di wilayahnya, ia mengaku tidak memegang data mengenai besaran anggaran maupun dokumen teknis lainnya secara rinci. Pihak desa hanya berharap agar pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat dan melibatkan potensi warga lokal.
Di sisi lain, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kebumen melalui saluran komunikasi pesan singkat sejak Rabu pagi. Langkah ini diambil untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai legalitas serta prosedur teknis pengerjaan proyek tersebut. Namun hingga laporan ini disusun, pihak dinas terkait belum memberikan tanggapan atau penjelasan resmi.
Redaksi berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna memastikan kepentingan masyarakat luas tetap terlindungi. Penutupan akses jalan yang berdampak pada ekonomi warga diharapkan dapat segera mendapatkan solusi melalui transparansi informasi agar tidak menimbulkan keraguan di tengah publik terhadap proses pembangunan daerah.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pers dan kode etik jurnalistik, pihak redaksi senantiasa membuka ruang bagi Dinas PUPR maupun pihak pelaksana proyek untuk memberikan hak jawab serta klarifikasi demi tercapainya informasi yang berimbang dan akurat.
Publisher -Redย
Reporter CN -Waluyoย
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
