Bengkulu, 4 Juni 2026. Proyek pembangunan infrastruktur dalam program Makan Bergizi (MBG) di wilayah Padang Serai dan Bentiring Permai, Bengkulu, kini menemui jalan buntu. Meskipun dana dari pemerintah pusat dilaporkan telah cair seratus persen sesuai progres fisik, proyek tersebut justru terhenti dengan kondisi lapangan yang mangkrak. Alat berat tidak beroperasi, pemasangan paving blok terhenti, dan akses lokasi proyek kini dalam kondisi tersegel.
Berdasarkan data yang dihimpun, PT Adhi Karya diduga belum menuntaskan pembayaran kepada pihak subkontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Kondisi ini memicu penghentian pekerjaan secara sepihak oleh para pekerja karena kehabisan modal operasional.
Edy Suyoto, salah satu kontraktor pemasangan paving blok, memaparkan data kontrak yang ditandatangani pada akhir Januari 2026 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2,9 miliar. Meskipun pekerjaan telah mencapai progres 90 persen, dana yang diterima pihak subkontraktor baru sebesar Rp1,76 miliar. Terdapat selisih sebesar Rp1,14 miliar yang hingga kini belum terbayarkan oleh PT Adhi Karya. Menurut Edy, ketidakpastian pembayaran ini sangat membebani biaya operasional, gaji pekerja, dan kewajiban kepada pemasok material.
Menanggapi hal tersebut, pihak Satuan Kerja (Satker) di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak pemerintah daerah setempat memberikan klarifikasi. Arief, yang mewakili pihak Satker, menegaskan bahwa anggaran dari pusat kepada PT Adhi Karya selaku kontraktor utama telah disalurkan sepenuhnya sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Pihak Satker menyatakan tidak ada kendala dalam pencairan anggaran dari negara dan menegaskan bahwa kendala pembayaran merupakan ranah internal manajemen PT Adhi Karya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Wilayah MBG, Nadya Fitriasih, mengonfirmasi bahwa penyegelan lokasi proyek memang dipicu oleh masalah pembayaran vendor yang belum terselesaikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana proyek strategis nasional. Program MBG yang dicanangkan untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil justru terhambat oleh dugaan ketidakprofesionalan kontraktor besar. Tertahannya hak pembayaran kepada subkontraktor lokal dinilai berdampak langsung pada terhentinya roda ekonomi pekerja dan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok material.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Adhi Karya terkait ketidaksesuaian pembayaran tersebut. Publik kini menanti transparansi dari pihak terkait mengenai kejelasan aliran dana sebesar Rp1,14 miliar yang masih menjadi sengketa, serta kepastian kapan proyek tersebut akan kembali berjalan demi kepentingan masyarakat luas.
Pertanyaan mendasar yang kini muncul bagi manajemen PT Adhi Karya adalah ke mana arah aliran dana sisa pembayaran tersebut, kapan hak subkontraktor akan dipenuhi, dan kapan portal penyegelan akan dibuka agar proyek strategis nasional ini tidak terus mangkrak. Ketegasan pihak berwenang sangat diperlukan agar program yang dibiayai uang negara ini tidak tercederai oleh praktik manajemen yang diduga merugikan pihak-pihak di lapangan.
Publisher -Red
Reporter CN -Riski
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
