PEKANBARU, CN- 11 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Independen Penampung Aspirasi Masyarakat (DPP LSM FIPAM) menyoroti pentingnya pengawasan berlapis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum DPP LSM FIPAM, Utema Gea, mendesak pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya potensi penyimpangan.
Utema menyatakan bahwa program MBG mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas dalam penyaluran anggaran dari pusat hingga ke daerah.
“Program ini didukung penuh oleh masyarakat. Namun, kami berharap Presiden memastikan agar tata kelola anggaran berjalan ketat agar tidak ada celah bagi penyimpangan di lapangan,” ujar Utema kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (10/6/2026).
Lebih lanjut, Utema menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan agar niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat tidak terhambat oleh tindakan oknum tertentu. Menurutnya, mekanisme kontrol yang jelas dan sistematis harus menjadi prioritas utama.
Dalam rekomendasinya, LSM FIPAM mendorong pelibatan aktif Badan Gizi Nasional bersama aparat penegak hukum sejak tahap awal pelaksanaan. Utema menilai, pelibatan institusi pengawas secara dini, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga audit pertanggungjawaban, sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas anggaran negara.
“Kami mendorong agar instansi terkait, termasuk melibatkan peran pengawasan dari lembaga berwenang seperti KPK maupun BPK sejak dini. Langkah ini penting agar penggunaan uang negara dalam program ini benar-benar tepat sasaran dan akuntabel,” pungkasnya.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
