JAKARTA, 11 Agustus 2036 – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan ketentuan bahan pangan di tingkat daerah. Persoalan ini mengemuka sebagai salah satu aspirasi yang disampaikan oleh mitra pelaksana MBG asal Papua dalam Rapat Koordinasi Nasional GEMAS HMD.
Perwakilan Provinsi Papua, Darna Damis, menyatakan bahwa ketentuan teknis dalam pelaksanaan program tersebut perlu mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan lokal, serta rantai pasok yang khas di setiap wilayah.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah pemanfaatan sumber protein ikan. Menurut Darna, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Papua mengalami kendala apabila diwajibkan memenuhi kebutuhan protein hanya dari ikan air tawar, mengingat sebagian besar masyarakat setempat tinggal di kawasan pesisir dan kepulauan.
“Mohon jangan ada pelarangan ikan laut untuk kami di Papua. Kita memiliki hasil laut yang melimpah dan masyarakat juga berada di wilayah kepulauan serta pesisir,” ujar Darna.
Ia menilai, pemanfaatan hasil laut lokal semestinya dapat diintegrasikan ke dalam menu harian sepanjang memenuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi yang ditetapkan. Pihaknya mempertanyakan dasar kebijakan pelarangan ikan laut di Papua oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mengingat pasokan ikan air tawar belum tentu mampu mencukupi kebutuhan seluruh satuan pelayanan di daerah tersebut.
Oleh karena itu, Darna meminta Badan Gizi Nasional untuk memberikan ruang penyesuaian melalui petunjuk teknis yang lebih fleksibel. Kebijakan dinilai perlu berorientasi pada karakteristik wilayah dan kearifan lokal, bukan sekadar keseragaman nasional.
Selain kendala pasokan ikan, para mitra di Papua juga menghadapi kesulitan dalam pengadaan susu sesuai spesifikasi ketentuan, khususnya jenis susu tanpa rasa (plain) yang minim perasa dan pemanis. Kondisi distribusi yang terbatas membuat sejumlah penerima manfaat sempat tidak memperoleh jatah susu secara berkala.
Melalui aspirasi ini, para pemangku kepentingan di daerah berharap Badan Gizi Nasional dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan geografis di Papua. Standar mutu dan gizi dipastikan tetap terjaga, namun operasional di lapangan harus selaras dengan realitas ketersediaan pangan setempat agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Reporter CN -Dena
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
