BATAM, CN- 20 Juni 2025– Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Batam kini berada di bawah mikroskop publik. Pasca-aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dasar, kini muncul kritik tajam dari penggiat sosial Haris, terkait urgensi dan transparansi manajemen program MBG yang menyerap anggaran negara dalam jumlah signifikan.
Haris menyoroti pola distribusi manfaat program tersebut yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Ia mempertanyakan landasan filosofis di balik pemberian makanan yang bersifat masif tanpa melalui seleksi kondisi ekonomi penerima.
Pertanyaannya, apakah program ini didasarkan pada kebutuhan riil atau sekadar proyek untuk kelompok tertentu? Pemerintah seharusnya berani membuka transparansi mengenai siapa pemilik dapur atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Batam, ujar Haris dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Lebih jauh, Haris menyoroti inkonsistensi terminologi dalam pengelolaan program. Ia mempertanyakan penggunaan istilah relawan bagi para pekerja di dapur MBG yang diduga menerima upah tetap. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menyesatkan publik mengenai profil pengeluaran operasional.
Selain itu, Haris melakukan kalkulasi mandiri terhadap komponen biaya makanan per porsi yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp15.000. Berdasarkan riset harga pasar untuk bahan baku dalam skala grosir—meliputi nasi, ayam, buah, dan susu—ia mengestimasi biaya produksi yang jauh lebih rendah, yakni di kisaran Rp7.000 per porsi.
Selisih anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar. Ke mana alokasi dana tersebut sebenarnya diarahkan? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan transparan mengenai rincian anggaran yang digunakan, tegasnya.
Haris menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas sasaran program. Ia mendorong agar alokasi dana difokuskan pada siswa yang teridentifikasi mengalami stunting atau berasal dari keluarga kurang mampu, alih-alih memberikan program secara generalis.
Dalam pandangannya, ketimpangan alokasi anggaran terlihat jelas jika dibandingkan dengan kesejahteraan guru honorer di Batam. Ia menyayangkan besarnya dana yang mengalir ke sektor pengadaan makanan sementara guru honorer masih harus bertahan dengan penghasilan minim dan bahkan terkadang masih mengandalkan sumbangan sukarela.
Guru honorer tetap mendedikasikan diri meski gaji sering terlambat, sementara operasional dapur MBG sempat berhenti hanya karena kendala pencairan dana. Ini adalah antitesis dari nilai pendidikan yang kita junjung, tambahnya.
Haris mendesak pihak terkait untuk segera membuka data, mempublikasikan mekanisme pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap kritik konstruktif. Baginya, program berskala nasional dengan anggaran besar tidak boleh kebal terhadap pengawasan publik.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak berwenang terkait data pengelola SPPG dan rincian alokasi biaya per porsi dalam program MBG di Batam. Tim Redaksi
Publisher -Red
Reporter CN -D2k
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
