MUKOMUKO – 12 Mei 2026- Gelombang mosi tidak percaya mulai menghantam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Lembaga legislatif tersebut kini menjadi sorotan tajam menyusul mencuatnya dugaan anggaran siluman untuk pengadaan barang mewah berupa iPhone Pro Max dan Stick Golf yang dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan rakyat.
Dugaan ini memicu reaksi keras dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Ketua Umum Nasional PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal yang kredibel, pos pengadaan iPhone Pro Max dan Stick Golf tersebut disinyalir tidak pernah muncul dalam tahapan perencanaan, pembahasan awal, maupun dokumen usulan resmi. Namun, secara mengejutkan, anggaran tersebut tiba-tiba menyelinap dan disahkan dalam dokumen definitif.
Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menekankan efisiensi anggaran. Di saat rakyat sedang berjuang, pejabat justru mempertontonkan gaya hidup mewah dengan anggaran yang asal-usulnya gelap, tegas Wilson Lalengke, alumnus Lemhannas RI Angkatan 48 tersebut.
Selain menyoroti pihak DPRD, PPWI juga melontarkan kritik pedas terhadap sikap pasif Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Mukomuko dan Provinsi Bengkulu. Meski isu ini sudah viral dan menjadi rahasia umum, hingga kini belum ada langkah hukum nyata yang diambil.
Secara logika, tidak mungkin APH tidak tahu. Isu ini sudah bergemuruh. Jika mereka diam, wajar jika publik berasumsi mereka sedang berpura-pura buta dan tuli, ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Wilson Lalengke secara tegas memperingatkan agar penegakan hukum di Bengkulu tidak tajam ke bawah namun tumpul ke pejabat. Berikut poin utama pernyataan sikapnya:
– Audit Total: Mendesak BPK dan KPK membongkar aliran dana dan proses administrasi yang diduga dimanipulasi.
– Desakan Tindakan: Meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak menjadi penonton di tengah dugaan penjarahan uang rakyat secara administratif.
– Pengawalan Kasus: PPWI akan mengawal kasus ini hingga ke tingkat nasional jika APH di daerah terus menunjukkan sikap apatis.
Diamnya APH adalah bukti nyata kegagalan menjaga amanah negara. Jangan sampai publik beranggapan bahwa hukum bisa dibeli dengan fasilitas atau lobi-lobi jabatan. Kami tidak akan tinggal diam sampai ada titik terang, pungkas Wilson.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Mukomuko belum memberikan klarifikasi resmi terkait kemunculan pos anggaran kontroversial tersebut. Kasus ini menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum di Provinsi Bengkulu dalam mengawal semangat pemberantasan korupsi di era pemerintahan baru.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
