Jebakan WTP di Kebumen, Saat Kewajaran Menjadi Topeng Ketidakberdayaan

Opini: Jebakan WTP di Kebumen, Saat Kewajaran Menjadi Topeng Ketidakberdayaan

Oleh: Dirgoyuswo (Badranala Berdaya)

KEBUMEN – Setiap kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, euforia seolah menjadi kewajiban yang harus dirayakan. Pejabat daerah berbondong-bondong memamerkan predikat tersebut, seolah itu adalah tiket emas yang menyatakan bahwa tata kelola keuangan daerah sudah sempurna. Namun, tepat pada Minggu, 14 Juni 2026 ini, kita perlu menyadarkan diri bahwa predikat tersebut hanyalah kertas formalitas dan sama sekali bukan titik aman bagi sebuah pemerintahan.

WTP bukan sertifikat anti-korupsi. WTP bukan pula bukti bahwa pembangunan di Kebumen sudah menyentuh kebutuhan nyata rakyat. Predikat ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang terlena: WTP adalah laporan mengenai kewajaran pembukuan, bukan potret kejujuran integritas.

Menilai sebuah pemerintahan di Kebumen tidak bisa hanya melalui satu lubang kunci audit keuangan. Kita harus melihatnya dari berbagai kacamata yang lebih jernih:

1. Kacamata Kualitas di Lapangan: Apa gunanya laporan keuangan wajar jika di pelosok desa kita masih menemukan infrastruktur yang cepat rusak, jembatan yang tak kunjung selesai, atau pengadaan barang dengan kualitas jauh di bawah standar harga? Di sinilah WTP sering kali menjadi topeng. Laporan terlihat rapi secara administratif, namun fisik proyek di lapangan justru menunjukkan indikasi markup atau penyimpangan yang kasatmata.

2. Kacamata Efektivitas Anggaran: Sering kali anggaran diserap dengan lancar sesuai prosedur, namun tidak menjawab masalah mendasar seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kebumen. Tata kelola yang baik seharusnya diukur dari value for money apakah uang rakyat benar-benar memberi manfaat, atau hanya habis untuk biaya birokrasi dan seremonial?

3. Kacamata Transparansi Publik: Jika pemerintah daerah merasa sudah WTP, seharusnya mereka lebih berani membuka data realisasi proyek secara gamblang. Namun kenyataannya, sering kali terjadi resistensi ketika publik mulai bertanya tentang detail anggaran. Inilah yang menciptakan jurang kecurigaan.

Justru pada daerah yang selalu meraih WTP, kewaspadaan harus ditingkatkan dua kali lipat. Praktik korupsi modern tidak lagi dilakukan secara serampangan. Mereka bermain dengan dokumen, mereka merapikan jejak administratif, dan mereka memastikan setiap lembar laporan terlihat bersih di mata auditor.

Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak boleh merasa telah berada di zona nyaman. Predikat WTP bukanlah garis finis di mana mereka bisa berhenti berbenah. Sebaliknya, WTP harus menjadi standar minimal yang dipacu untuk ditingkatkan menuju tata kelola yang lebih terbuka dan lebih berdampak bagi rakyat.

Jangan jadikan WTP sebagai tameng untuk menangkis kritik masyarakat. Masyarakat Kebumen saat ini sudah cukup cerdas untuk membedakan antara laporan yang rapi dengan kinerja yang nyata.

Kritik ini adalah alarm bagi seluruh pemangku kebijakan di Kebumen: Jangan mabuk dengan pujian administratif. Selama masih ada ketimpangan dalam pelayanan publik, selama masih ada proyek yang kualitasnya meragukan, dan selama masih ada sekat-sekat informasi yang menghalangi keterbukaan, maka predikat WTP tidak ada harganya di mata rakyat.

Waspadalah, karena mata publik di Kebumen kini jauh lebih tajam dari sekadar tinta auditor di atas kertas laporan keuangan. Kami akan terus mengawasi, bukan hanya dari sisi angka, tapi dari sisi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Kebumen.”(Red)